PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, mendukung rencana Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Muhammad Reza Prabowo, untuk mengaudit pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh SMA/SMK dan SKH di provinsi ini.
“Cukup bagus kalau memang diaudit. Artinya supaya kita tau (letak) kesalahan. Dan itu kalau memang bisa, jangan hanya disitu. Kalau sekiranya dinas ada berpandang ada masalah ya, silakan aja, kita dukung,” kata Sugiyarto, Kamis, 24 September 2026.
Langkah ini dirasa perlu karena DPRD juga mencermati berbagai keluhan terkait pemanfaatan Dana BOS. Menurut Sugiyarto, permasalahan pengelolaan dana di lapangan biasanya dipicu oleh dua faktor utama.
Faktor pertama adalah ketidaktahuan pihak sekolah misalnya dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan administrasi lainnya. Faktor kedua adalah adanya unsur kesengajaan atau penyelewengan.
“Nah yang unsur kesengajaan ini yang perlu di audit dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, bagi pihak sekolah yang melanggar karena benar-benar tidak tahu, Dinas Pendidikan harus ikut turun tangan untuk memberikan pembinaan. Upaya ini penting agar masalah administrasi tidak sampai menyeret kepala sekolah ke ranah hukum.
“Karena apa (dana BOS) manfaatnya cukup besar unyuk siswa,” tegas Sugiyarto.
Politisi Fraksi Gerindra ini mengakui bahwa di lapangan masih banyak pengelola sekolah yang kebingungan, meskipun mereka sudah berulang kali mendapatkan bimbingan teknis (bimtek). Masalah juga kerap muncul ketika ada pergantian pejabat atau kepala sekolah baru yang ditunjuk di tengah jalan.
“Kemudian ada yang pejabat atau kepala sekolah baru yang belum tau, itu juga harus diberi tau dan diberikan bimbingan teknis tersendiri, karena diangkat belakangan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dana BOS agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Evaluasi terhadap pengelolaan anggaran menjadi perhatian penting demi memastikan setiap dana yang dikelola satuan pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan pembelajaran.
Reza menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. Evaluasi tersebut, salah satunya, bertujuan untuk melihat sejauh mana dana yang diterima sekolah dikelola secara efektif untuk memenuhi kebutuhan operasional selama satu tahun.
“Saya mau audit dan evaluasi dana BOS. Kalau dikelola dengan baik, cukup tidak setahun?” ujar Reza saat bertemu MKKS Buntok, Senin, 21 September 2026.
Menurut Reza, pengelolaan dana BOS harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada murid. Salah satu gagasan yang didorong adalah memperkaya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, bahkan hingga sekitar 25 jenis ekstrakurikuler.
Hal ini agar murid memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan minat, bakat, karakter, dan keterampilannya. Dengan pengelolaan yang tepat, kebutuhan pembinaan ekskul dapat direncanakan secara lebih terukur.
“Menambah ekskul, misalnya 25, sehingga BPP hanya untuk membayar guru yang mengajar ekskul,” jelas Reza.
Gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya agar pembiayaan pendidikan di sekolah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh murid.
Reza juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar memahami batasan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai dana BOS ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Harus tepat sasaran, harus benar-benar dirasakan oleh murid kita. Jangan untuk menambah penghasilan gurunya. Misalnya guru sudah mendapatkan gaji, jangan lagi ditambah insentif menggunakan dana BOS, itu tidak boleh,” tegasnya.
(Syauqi)
10 Oktober 2026
21:24
