PALANGKA RAYA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI resmi mencabut izin lima perusahaan kehutanan di Kalimantan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga dari lima perusahaan yang dijatuhi sanksi tegas tersebut berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Tiga perusahaan di Kalteng yang dicabut izinnya adalah PT Pancaran Wana Nusa, PT Grace Putri Perdana, dan PT Bagus Wahana Lestari. Sementara dua lainnya adalah PT Wana Lestari Jaya di Kalimantan Barat (Kalbar) dan PT Prima Multibuana di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menanggapi langkah tegas tersebut, Anggota DPRD Kalteng, Maryani Sabran, mendesak agar pemerintah dan manajemen perusahaan segera mengamankan serta menyelesaikan hak-hak para pekerja yang terdampak.
“Gaji dulu semua, selesaikan dulu semua hak karyawan,” tegas Maryani, Jumat, 25 September 2026.
Ia menilai negara memang memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada korporasi yang melanggar. Namun, ia mengingatkan agar ketegasan pemerintah diiringi dengan mitigasi yang jelas bagi nasib para pekerja. Langkah ini penting guna mencegah timbulnya masalah sosial baru di kemudian hari.
“Hak karyawan dibereskan dulu. Bedakan kewajiban untuk karyawan tetap, tidak tetap, atau pekerja harian, lalu bayar semua gaji mereka. Pembayaran itu harus menggunakan keuangan perusahaan yang dipantau langsung oleh negara,” lanjut Maryani.
Jilka hak karyawan tidak dipikirkan secara matang, ia khawatir akan memicu gejolak sosial seperti aksi demonstrasi dan lainnya.
“Jadi supaya tidak ada terjadi masalah-masalah di kemudian hari, ya demo misalnya dan sebagainya, ketika memberi sanksi hukum, tapi beri juga solusinya untuk masyarakat. Jangan sampai kita mengambil tindakan, tapi tidak memberikan solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap perusahaan tersebut.
“Yang pasti kita punya mekanisme yang sudah solid untuk melakukan evaluasi apakah perusahaan itu akan dibekukan,” ujar Raja Juli saat mengunjungi Pusdalops BPBD Kalteng, Selasa, 22 September 2026.
Menurut Raja Juli, evaluasi dilakukan karena kebakaran berulang terjadi di area konsesi perusahaan yang dikenai sanksi selama beberapa tahun terakhir.
Selain itu, perusahaan dinilai tidak melakukan upaya memadai dalam menyediakan sarana, prasarana, maupun personel untuk penanganan kebakaran. Ia memastikan penindakan tidak berhenti pada lima perusahaan tersebut.
Kemenhut masih akan melakukan langkah serupa terhadap perusahaan lain apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla.
Raja Juli menyebut, perusahaan yang izinnya dicabut bergerak di sektor kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Karena perintah Pak Presiden jelas, kalau masih berulah tunggu saja mainnya,” katanya.
(Syauqi)
4 November 2026
16:05
