KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan secara resmi menyampaikan perkembangan terkini terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya dalam perkara sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seruyan, Senin 9 November 2026.
Dalam perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK, Majelis Hakim PTUN Palangka Raya telah menjatuhkan putusan melalui persidangan elektronik pada Rabu 4 November 2026. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan dari penggugat, Syahroni, tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Selain itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 538.500.
Majelis Hakim memberikan sejumlah pertimbangan atas putusan tersebut. Di antaranya adalah penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026. Selain itu, tahapan pemungutan suara telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026 dan Kepala Desa terpilih, Supiansyah, telah dilantik pada 3 Agustus 2026.
Plh Sekda Seruyan, dr Bahrun Abbas, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati sepenuhnya putusan majelis hakim. “Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya.
Pemerintah Kabupaten Seruyan juga menekankan bahwa penyampaian informasi ini merupakan wujud keterbukaan informasi publik. Meski gugatan tidak diterima, pihak pemerintah tetap menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding sesuai aturan yang berlaku.
“Pemerintah menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding serta siap mengikuti setiap tahapan proses hukum yang berlaku,” tambah Yudiansyah. Ia mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif selama proses hukum berlanjut.
Meski gugatan tidak diterima, Pemkab Seruyan menegaskan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemerintah daerah tetap menghormati hak pihak penggugat jika ingin menempuh upaya hukum banding sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) terus melakukan koordinasi agar pengelolaan administrasi desa tetap optimal dan tidak terganggu dinamika hukum.
Pemerintah Kabupaten Seruyan mengimbau masyarakat Desa Pematang Limau untuk tetap menjaga ketertiban dan stabilitas daerah. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi agar situasi tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.
(ASY)
