PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mulai mengalihkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan dari status tanggap darurat ke transisi darurat pemulihan. Perubahan status yang berlaku mulai 9 hingga 30 November 2026 tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan menurunnya titik panas di sejumlah wilayah.
Keputusan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan yang dipimpin Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i di ruang rapat bupati, Senin 9 November 2026. Rapat dihadiri Wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta, Kapolres AKBP Muhammad Aminuddin, Dandim 1011/KLK Letkol Inf Deky Febrianto, Kepala Kejaksaan Negeri Adief Swandaru, Kalaksa BPBD Osa Maliki, Inspektur Hayes Hendra, perwakilan organisasi perangkat daerah serta seluruh camat.
Bupati Ahmad Rifa’i menjelaskan, peralihan status tersebut didasarkan pada hasil evaluasi bersama terhadap perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Pulang Pisau. Salah satu pertimbangannya adalah prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan wilayah setempat mulai memasuki masa peralihan menuju musim penghujan, disertai berkurangnya titik api di seluruh kecamatan.
Menurut Rifa’i, perubahan status bukan berarti seluruh pekerjaan penanganan karhutla dan kekeringan telah selesai. Pemerintah daerah tetap perlu melakukan pemantauan terhadap kondisi lapangan, mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran serta memastikan dampak bencana yang telah terjadi mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam masa transisi darurat pemulihan, koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar langkah penanganan berjalan sesuai perkembangan situasi. BPBD bersama perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa perlu memastikan kondisi wilayah tetap terkendali, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pemulihan pascabencana.
Rapat evaluasi tersebut juga menjadi sarana untuk meninjau pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat, termasuk kesiapan personel, sarana prasarana serta langkah antisipasi menghadapi perubahan cuaca. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kegiatan selama periode transisi yang berlangsung hingga 30 November 2026.
Dengan diberlakukannya status transisi darurat pemulihan, Pemkab Pulang Pisau berharap kondisi wilayah semakin kondusif seiring datangnya musim penghujan. Meski demikian, kewaspadaan terhadap potensi karhutla dan dampak kekeringan tetap menjadi perhatian bersama, sehingga upaya pemulihan dapat berjalan tanpa mengabaikan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan. (denny)
