KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mengawal pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menyediakan kebun plasma bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat audiensi bersama sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, belum lama ini.
Pada kesempatan ini, dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh perusahaan perkebunan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemisahan Hak Guna Usaha (HGU) dan penyediaan kebun plasma melalui koperasi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan proses pemenuhan kewajiban tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk melalui manipulasi data.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara langsung guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat.
“Apabila kewajiban pembangunan kebun plasma tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, pemerintah daerah akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP),” tegas Jaya Samaya Monong.
Dalam rapat tersebut, PT Prasetya Mitra Muda (PMM) berkomitmen memfasilitasi pemberdayaan kebun plasma bagi masyarakat melalui dua koperasi, yakni Koperasi Produsen Tabe Parawei Hapakat seluas 749,56 hektare dan Koperasi Produsen Mitra Kapakat Manuhing seluas 560,66 hektare.
Selain itu, pihaknya akan memfasilitasi pengajuan permohonan HGU atas nama kedua koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian luas IUP kebun inti serta fasilitasi pengajuan IUP-B untuk kebun plasma.
Sementara itu, PT Bumi Agro Prima (BAP) menyatakan komitmennya untuk segera mengajukan permohonan pemisahan HGU atas nama Koperasi Produsen Kapakat Jaya Makmur dengan luas 787,1 hektare.
Setelah pengajuan HGU dilakukan, perusahaan juga akan menyesuaikan luas IUP kebun inti serta memfasilitasi pengajuan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) bagi kebun plasma.
Selain itu, perusahaan berkomitmen menyelesaikan pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan koperasi melalui fasilitasi pemerintah daerah dan dinas teknis terkait.
Dalam berita acara rapat, ditegaskan pula bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kesepakatan dapat dikenakan peningkatan sanksi hingga pencabutan IUP. (ale)
