PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pengelolaan dan penyetoran pajak restoran atau rumah makan di Kota Palangka Raya dilakukan secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan konsumen benar-benar masuk ke kas daerah.
“Konsumen yang makan dan minum di restoran maupun rumah makan telah membayar pajak sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam nota pembayaran. Karena itu, berharap para pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan baik melalui penyetoran pajak sesuai ketentuan,” ucapnya, Rabu 11 November 2026.
Dalam hal ini berharap pajak yang sudah dibayarkan masyarakat melalui transaksi makan dan minum itu benar-benar disetorkan. Jangan sampai ada penyimpangan, karena masyarakat sudah membayar dan mempercayakan penerimaan tersebut untuk membantu pemerintah daerah.
“juga berharap adanya keterbukaan laporan terkait jumlah transaksi maupun penerimaan pajak dari masing-masing rumah makan,” tambahnya.
Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih baik dan masyarakat juga mengetahui bahwa pajak yang mereka bayarkan telah dikelola sebagaimana mestinya.
“Potensi PAD dari sektor rumah makan cukup besar mengingat banyaknya usaha kuliner yang beroperasi di Kota Palangka Raya, termasuk tempat makan yang memiliki jumlah pengunjung cukup ramai,” lanjutnya.
Dalam hal ini mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang selama ini aktif turun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
“Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan dan penyetorannya berjalan sesuai ketentuan, saya yakin target pendapatan daerah dari sektor tersebut bisa tercapai,”tuturnya.
Selain sektor rumah makan, juga pentingnya mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk sektor pariwisata dan potensi pendapatan dari bidang lain.
“Pemerintah daerah perlu terus menggali potensi yang ada agar penerimaan daerah dapat meningkat,” ungkapnya. (yud)
