Gibran Rakabuming Raka Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden ke MPR

Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, Kamis 12 November 2026.

Pihak MPR menyatakan akan segera menindaklanjuti surat tersebut.
Menurut pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani kepada awak media di Gedung MPR, Gibran datang menemui pimpinan MPR secara langsung untuk menyampaikan maksud pengunduran dirinya dan meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani juga menegaskan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Gibran, surat pengunduran diri serupa telah diserahkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani.

Latar Belakang Polemik

Langkah pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik mengenai syarat administrasi pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

Polemik tersebut bermula setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan.

Meskipun amar putusan MK saat itu tidak menerima gugatan yang diajukan, isi pertimbangan tersebut memicu munculnya desakan publik agar Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan.

Menurut laporan yang sama, desakan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan seorang warga bernama Subhan.

Dalam putusannya, MA pada pokoknya menyatakan bahwa suket penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Menyusul rangkaian putusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dilaporkan telah memulai proses pemakzulan sebelum akhirnya Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR.

baca juga ...  Alimudin Kolatlena Tekankan Strategi Perjuangan untuk Akselerasi RUU Daerah Kepulauan

(Adista)

Bagikan:
Berita Populer