SAMPIT – Mediasi polemik Koperasi Cempaga Perkasa di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pada Kamis 12 November 2026 belum menghasilkan kesimpulan akhir. Meski demikian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim menilai sudah ada perkembangan positif dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.
Kepala DKUKMPP Kotim, Muslih, mengatakan pihak pengurus koperasi telah menyampaikan jawaban sekaligus sejumlah solusi yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para pemilik lahan.
“Belum ada titik temu atau kesimpulan akhir, tetapi sudah ada perkembangan positif. Pihak pengurus sudah memberikan jawaban dan solusi yang baik untuk mencakup kepentingan para pemilik lahan,” jelas Muslih.
Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang masih menjadi keberatan pemilik lahan adalah keabsahan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan pengurus koperasi di Sampit pada 31 Oktober lalu.
Menurutnya, persoalan tersebut masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut agar tidak menjadi penghambat dalam proses penyelesaian polemik.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak direncanakan kembali menjalin komunikasi dan menggelar pertemuan. Pada Senin mendatang, pihak kepolisian melalui Kasat Intel bersama pihak terkait dijadwalkan menemui Suparman selaku kuasa pemilik lahan dan pengurus koperasi.
Muslih berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat mempertemukan perbedaan pandangan antara kedua pihak sehingga ditemukan jalan keluar bagi polemik yang telah berlangsung.
Diketahui bahwa pihak pemilik lahan salah satunya, Sahil, menegaskan tetap ingin keluar dari Koperasi Cempaga Perkasa dan membentuk kelompok tani sendiri.
Keinginan itu dilatarbelakangi kekecewaan terhadap polemik internal koperasi yang dinilai belum memberikan kejelasan terkait hak dan pengelolaan lahan mereka.
Mereka ingin ke depan pengelolaan lahan dilakukan secara mandiri tanpa lagi terikat dengan koperasi.
Sementara itu, Ketua Koperasi Cempaga Perkasa, Hairul, menyatakan pihaknya siap mengakomodasi aspirasi pemilik lahan melalui verifikasi ulang data. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status kepemilikan lahan dan keanggotaan koperasi.
Hairul menyebutkan, pengajuan awal yang perlu diverifikasi mencapai 720 orang. Angka tersebut berbeda dengan hasil verifikasi pada 2021 yang mencatat sekitar 800 nama. Sementara pengajuan dari pihak pemilik lahan sebelumnya sebanyak 69 orang, kemudian berkembang menjadi 76 nama.
“Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima Sisa Hasil Kebun (SHK) sekaligus memperoleh status keanggotaan,” ujarnya.
Hairul menegaskan, penetapan anggota tidak bisa dilakukan sepihak oleh pengurus, melainkan harus melalui rapat anggota. Ia menyebut pengesahan keanggotaan direncanakan dibahas dalam RAT pada April 2027. (Nardi)
