PULANG PISAU – Kerusakan perkebunan masyarakat, terganggunya aktivitas pendidikan hingga persoalan kesehatan menjadi dampak yang harus dipulihkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berbagai persoalan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dalam koordinasi penanganan karhutla di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, Kamis 12 November 2026.
Kegiatan dengan Komnas HAM sebagai leading sektor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaparkan kondisi masyarakat terdampak sekaligus menyampaikan kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihan.
Tony Harisinta mengatakan, dampak karhutla telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain terganggunya rasa aman akibat ancaman kebakaran dan kabut asap, sebagian warga juga kehilangan sumber penghasilan karena kebun karet dan lahan perkebunan lainnya mengalami kerusakan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Rasa aman masyarakat terganggu karena setiap hari harus menghadapi kekhawatiran terhadap kebakaran. Kemudian, masyarakat juga kehilangan sumber penghidupan karena kebun mereka terbakar. Pendidikan ikut terdampak karena sejumlah sekolah harus menghentikan kegiatan tatap muka dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sementara kesehatan masyarakat juga terganggu,” ungkap Tony.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pulang Pisau turut menyampaikan sejumlah kebutuhan pemulihan yang memerlukan intervensi pemerintah pusat. Di sektor perkebunan, misalnya, masyarakat membutuhkan bantuan benih untuk kembali mengembangkan lahan yang terbakar. Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, diperlukan perhatian terhadap fasilitas sekolah serta pemulihan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak.
Tony menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat luasnya dampak karhutla dan keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten dalam menangani seluruh persoalan secara mandiri. Melalui data dan masukan yang dihimpun Komnas HAM bersama perangkat daerah, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada kementerian terkait untuk memperoleh perhatian dan dukungan program pemulihan.
Lebih lanjut, Tony berharap penanganan karhutla di Pulang Pisau tidak terus menjadi persoalan berulang yang dianggap sebagai rutinitas tahunan. Pemerintah daerah menginginkan penanganan yang lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan, perlindungan masyarakat hingga pemulihan sumber penghidupan dan lingkungan. Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi dan koordinasi lintas sektor, dampak karhutla diharapkan tidak terus membebani kehidupan masyarakat setiap musim kemarau. (denny)
