PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi tantangan berat yang diprediksi akan semakin kompleks di tahun 2025. Arton menyoroti sejumlah faktor ekonomi global dan nasional yang berpotensi memengaruhi kondisi daerah.
“Perlambatan ekonomi, inflasi, gangguan rantai pasok, ketegangan geopolitik, dan perang menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak pada kondisi nasional, termasuk Kalimantan Tengah,” ucapnya, Kamis 16 Januari 2025.
Kebijakan pemerintah pusat, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai sebesar 12 persen, pengetatan subsidi BBM, dan kenaikan tarif energi. Kebijakan-kebijakan ini, dipastikan akan memberikan tekanan lebih besar pada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.
“Oleh sebab itu, penting untuk mencermati dan mengantisipasi dampak kebijakan tersebut agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu,” tambahnya.
Meski menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Maka dari itu mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada rakyat kecil,” ungkapnya.
(yud)
