SAMPIT – Tokoh akademisi Riduan Kesuma, menyoroti banyaknya posisi jabatan eselon II setingkat kepala dinas (kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) yang hingga kini masih kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas.
“Hal ini berdampak pada kegiatan sehari-hari dan proses pengambilan kebijakan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Riduan pada Senin, 27 Januari 2025.
Riduan berharap Bupati Kotim segera menindaklanjuti persoalan ini dengan memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim untuk melakukan penjaringan.
ASN yang memenuhi jenjang kepangkatan, kompetensi, dan memiliki keahlian yang mumpuni diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses seleksi dan berkompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
Riduan juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi. Ia menyarankan agar tes tertulis maupun wawancara yang dilakukan BKPSDM dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan akademisi lokal sebagai bentuk akuntabilitas.
“Transparansi dan akuntabilitas ini penting agar tidak ada lagi kesan ‘like or dislike', melainkan ‘the right man on the right place' yang benar-benar terjadi,” tambahnya.
Ia juga berharap proses seleksi ke depan dapat meningkatkan mutu dan kualitas seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, ia sebagai akademisi mengusulkan agar Bupati Kotim memberikan ruang bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas diri melalui program beasiswa pendidikan bersyarat.
“Langkah ini penting agar ASN dapat terus meng-upgrade kemampuan dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman,” tutupnya.
Sejumlah jabatan Kepala Dinas yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, RSUD dr Murjani Sampit, Sekretariat DPRD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perindustrian Perdagangan.
(Nardi)
