PALANGKA RAYA – Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Jumat, 28 Februari 2025. Bertempat di halaman kantor dinas, program ini bertujuan untuk memberikan akses bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Agus Candra, menegaskan bahwa GPM merupakan langkah antisipatif terhadap lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Dalam kondisi seperti ini, permintaan bahan pokok biasanya meningkat. Oleh karena itu, kami mengadakan Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar dan tidak melebihi HET,” ujar Agus Candra.
Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama saat menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan.
Untuk itu, Pemprov Kalteng memberikan subsidi pada beberapa bahan pokok yang dijual dalam GPM kali ini.
“Melalui subsidi dari pemerintah, harga bahan pokok dalam GPM ini jauh lebih murah dibanding harga pasar. Masyarakat bisa mendapatkan beras premium Rp 60.000/5 kg, gula pasir Rp 16.000/kg, minyak goreng Rp 14.000/liter, serta telur ayam Rp 50.000/tray,” jelasnya.
Selain menjaga harga, Agus juga menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan stok bahan pangan tetap aman selama Ramadan.
Upaya pengawasan terhadap distribusi pangan juga dilakukan agar tidak ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
“Kami akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Jika diperlukan, kami akan kembali menggelar GPM di berbagai lokasi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” tutupnya.
Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan lebih mudah, tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga yang sering terjadi menjelang Ramadan.
(Sya'ban)
