SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat, dengan menggelar rapat bersama, Selasa 4 Maret 2025.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen serta menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), langkah ini dilakukan demi menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sejumlah anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak kembali dirasionalisasi hingga mampu menghemat anggaran daerah sekitar Rp 90 miliar.
“Kita melakukan penghematan terutama pada biaya perjalanan dinas dan TPP pegawai. Pengurangan ini sesuai dengan kebijakan pusat agar anggaran lebih difokuskan pada kepentingan publik,” ujarnya.
Halikinnor juga telah menginstruksikan Penjabat Sekda selaku Ketua TAPD untuk membahas efisiensi ini lebih lanjut. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi rasionalisasi anggaran adalah pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp141 miliar.
“Kita mengutamakan program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Saat ini, belanja pegawai Kotim masih berada di angka 35 persen dari total anggaran, sementara aturan pusat mengharuskan maksimal 30 persen. Tahun ini, belanja pegawai dikurangi secara bertahap menjadi 32 persen, dan akan terus disesuaikan agar mencapai target yang ditetapkan.
Selain efisiensi, Pemkab Kotim juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menopang pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
“PAD sangat penting karena bisa digunakan lebih fleksibel untuk pembangunan daerah tanpa khawatir adanya pemangkasan dari pusat,” jelas Halikinnor.
Sebagian dari anggaran yang berhasil dihemat, sekitar Rp90 miliar, akan dialokasikan untuk program yang lebih mendesak. Salah satunya adalah lima paket proyek infrastruktur yang sebelumnya dibatalkan akibat pemotongan DAK.
“Kami akan mengalokasikan sebagian dari dana efisiensi ini untuk proyek-proyek tersebut agar pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (nardi)
