PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, tak ingin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke daerahnya sekadar menjadi agenda seremonial.
Ia menuntut komitmen nyata: aspirasi pembangunan infrastruktur Kalteng harus diwujudkan, bukan hanya diserap dan dilupakan.
“Jangan putus di tengah jalan. Kami butuh aksi nyata, bukan janji. Jalan Muara Juloi, rel kereta api, dan akses konektivitas lainnya harus tuntas,” kata Agustiar, kepada wartawan usai rapat kerja bersama Komisi V di Aula Eka Hapakat, Senin, 14 April 2025
Dalam forum itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyodorkan daftar panjang proyek prioritas lintas sektor.
Jalan tembus Tumbang Sanamang-perbatasan Kalimantan Barat sepanjang 90 kilometer, peningkatan jalan strategis nasional, dan penghubung Jembatan Sei Jelai menuju Ketapang masuk daftar atas.
Tak hanya itu. Di bidang sumber daya air, Kalteng menekankan pentingnya pembangunan Bendungan Muara Juloi dan perbaikan jaringan irigasi di lima kabupaten.
“Drainase pengendali banjir di Palangka Raya juga sudah sangat mendesak,” ujar Agustiar.
Untuk sektor perhubungan, Gubernur mengangkat keprihatinan soal rendahnya pencatatan ekspor daerah. Sebagian besar ekspor, katanya, justru tercatat keluar melalui provinsi tetangga.
“Lebih dari 80 persen ekspor Kalteng justru terdata lewat pelabuhan luar. Ini merugikan secara statistik dan fiskal,” tegasnya.
Solusinya? Agustiar mengusulkan pengerukan Sungai Kahayan dan Mentaya, pengembangan alur Kapuas Murung, hingga percepatan skema ship-to-ship transfer.
Usulan juga mencakup peningkatan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun dan rencana pembangunan bandara baru di Sebuai.
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyusul dengan penegasan soal mandat Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan kawasan hilirisasi SDA.
“Tata ruang harus tuntas, agar pengembangan kawasan strategis tidak tersandera administrasi,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengakui banyak usulan dari daerah yang mendesak untuk direalisasikan.
Namun, ia mengingatkan tentang keterbatasan fiskal pemerintah pusat.
“Kami akan perjuangkan, tapi semuanya bergantung pada kemampuan APBN,” katanya.
Meski begitu, Lasarus menjanjikan pengawalan ketat dari Komisi V terhadap berbagai proyek strategis yang disodorkan Pemprov Kalteng.
“Kami tidak datang untuk sekadar mendengar. Aspirasi ini akan kami bawa dan tindak lanjuti,” bebernya.
Kunjungan ini, jika ditindaklanjuti serius, bisa menjadi titik balik pemerataan pembangunan di jantung Borneo. Jika tidak, maka Kalteng hanya akan terus jadi ruang tunggu panjang pembangunan yang tak kunjung tiba.
(Sya'ban)
