PULANG PISAU – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Dwi Saksono, menegaskan bahwa Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Pulang Pisau memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Sebagai legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi menyatakan bahwa kontribusi PBS tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi dan pajak, tetapi juga dari seberapa besar mereka berperan dalam membangun kapasitas masyarakat sekitar. “PBS jangan cuma cari untung, tapi juga harus berperan aktif dalam membina dan memberdayakan SDM lokal,” tegasnya, Minggu 20 April 2025.
Menurut Dwi, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum maksimal dalam menjalankan program pengembangan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketimpangan tanggung jawab sosial yang harus segera dibenahi.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan PBS di daerah seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk berkembang, bukan justru menyisakan ketergantungan. “Kalau PBS hadir tapi masyarakat tetap tertinggal, itu artinya ada yang salah dengan cara mereka membangun hubungan dengan lingkungan sosial,” ujarnya.
Dwi meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, serta menyusun regulasi yang tegas agar PBS benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan SDM secara terukur dan berkelanjutan.
Lebih jauh, ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan PBS bisa diarahkan untuk menciptakan sistem pembinaan yang konkret, terutama bagi generasi muda yang merupakan aset masa depan Pulang Pisau. (ds)
