JAKARTA – Dalam langkah strategis memerangi kemiskinan antar generasi, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengundang enam kepala daerah untuk bersatu dalam misi besar: memutus rantai kemiskinan melalui kolaborasi nyata dan kebijakan berbasis data.
Pertemuan ini berlangsung pada Senin 21 April 2025 di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Di hadapan para pemimpin daerah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya dua pendekatan kunci: pengembangan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan alternatif, tapi inovasi sosial untuk memutus siklus kemiskinan yang kerap diwariskan dari orang tua ke anak,” ujar Gus Ipul penuh semangat.
Enam kepala daerah yang hadir berasal dari berbagai penjuru Nusantara: Bupati Katingan (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (NTT), Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Gunung Mas. Mereka menyambut ajakan kolaborasi ini dengan antusias.
Gus Ipul menekankan bahwa data DTSEN akan menjadi fondasi dalam setiap intervensi sosial, memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Pendidikan adalah alat rekayasa sosial yang paling terbukti efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan solusi jangka panjang bagi kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai “tulang punggung” dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. DTSEN mengumpulkan dan mencocokkan berbagai data sosial ekonomi masyarakat dengan data populasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.
Melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menargetkan bantuan sosial dengan lebih tepat. Platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pembaruan data dan verifikasi penerima bantuan.
Ia juga mengajak semua kepala daerah untuk secara aktif memperbarui data sosial ekonomi melalui saluran formal dan digital. Proses pembaruan dilakukan setiap tiga bulan, melibatkan masyarakat dari tingkat RT/RW hingga tingkat kecamatan/kota.
“Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat untuk bertahan, tetapi juga untuk naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat ini.
“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah kita,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, program tersebut belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan Kabupaten Katingan siap berkontribusi dalam mendukung inisiatif ini.
“Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyinergikan program pusat dan daerah demi tercapainya kesetaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
(Bitro)
