JAKARTA– Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena mendorong percepatan investasi di Maluku untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Politisi Gerindra menegaskan langkah ini dianggap krusial untuk memastikan manfaat investasi dirasakan langsung oleh rakyat Maluku, sekaligus mengurangi pengangguran dan ketimpangan ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.
Kolatlena mengaku Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
“Ya, tentu kami mendorong investor untuk memanfaatkan peluang ini, tetapi dengan syarat mematuhi regulasi lokal, termasuk memprioritaskan tenaga kerja Maluku. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga keadilan sosial,” tutur Kolatlena, Sabtu 17 Mei 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,95%, dengan 68,41% pekerja berada di sektor informal. Proyek strategis seperti Blok Masela, yang diperkirakan menyerap 15.000 tenaga kerja, menjadi peluang emas untuk mengurangi angka pengangguran.
Namun, menurut Kolatlena, tanpa kebijakan yang mengutamakan tenaga kerja lokal, manfaatnya berisiko dinikmati pekerja dari luar daerah.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga mendukung kebijakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menginginkan agar para investor yang akan berinvestasi harus mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, Kolatlena bilang investor wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan melibatkan komunitas dalam pengelolaan proyek sesuai arahan Gubernur.
“Sebagai perwakilan masyarakat Maluku di Parlemen Senayan, kami tidak ingin investasi hanya menguntungkan pihak luar. Maluku harus jadi tuan di negeri sendiri,” tandas Alimudin.
Kolatlena, yang aktif menyerap aspirasi konstituen melalui reses di Dapilnya selalu terus memperjuangkan kebijakan pro rakyat di Senayan.
“Saya akan memastikan suara Maluku didengar, termasuk soal pemberdayaan tenaga kerja lokal dan keadilan ekonomi kita di sana” pungkas Alimudin Kolatlena.
Dengan kolaborasi antara DPR RI pemerintah daerah, dan investor, Provinsi Maluku diharapkan menjadi model pembangunan yang inklusif, di mana kekayaan alamnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Diketahui, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan para investor yang akan berinvestasi harus mematuhi semua aturan yang berlaku.
“Harus investasi yang etis dan bertanggungjawab artinya kalau mau masuk ke Maluku, patuhi semua perundang-undangan yang berlaku. Rekrut juga tenaga kerja lokal, masyarakat lokal tidak boleh jadi penonton,” pungkas Hendrik Lewerissa.
(adista)
