PULANG PISAU – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Suhardi, angkat suara terkait kegiatan kalibrasi alat kesehatan yang tengah dilaksanakan di 12 puskesmas. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kalibrasi harus dilakukan secara serius dan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kita bicara soal pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai alat yang dipakai untuk mendiagnosa justru menyesatkan karena tidak layak pakai,” kata Suhardi saat ditemui, Senin 19 Mei 2025.
Menurutnya, Dinas Kesehatan telah berada di jalur yang tepat dengan menggandeng tim resmi dari LPAFK Kementerian Kesehatan. Namun DPRD juga mendorong agar hasil kalibrasi itu dilaporkan secara transparan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan bila ditemukan alat yang tak lagi memenuhi standar.
Suhardi juga meminta agar kegiatan semacam ini tidak hanya dilaksanakan setahun sekali, melainkan ada sistem kontrol internal di tiap puskesmas yang mampu mendeteksi alat rusak sebelum dipakai.
“Kalau menunggu tahunan baru dicek, bagaimana kalau alat itu rusak bulan berikutnya,” ujarnya.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD melalui Komisi I akan meminta laporan lengkap hasil kalibrasi, termasuk daftar alat yang dinyatakan lolos maupun tidak lolos uji. Dengan demikian, kualitas layanan bisa terus dijaga dengan standar tinggi.
“Kami harap semua pihak serius. Ini bukan hanya soal alat medis, tapi soal bagaimana kita menjamin keselamatan warga Pulang Pisau dari tingkat pelayanan paling dasar,” tegas politisi Partai Golkar itu. (ds)
