PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa tidak ada satu pun organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di atas negara.
Pernyataan itu disampaikannya usai membuka kegiatan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di Best Western Batang Garing, Palangka Raya, Jumat pagi, 13 Juni 2025.
“Tidak ada namanya ormas itu di atas negara. Kalau memang ada ormas yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi, pasti akan kami tindak tegas,” ujar Agustiar kepada awak media.
Pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, serta ancaman terhadap investasi dan dunia usaha yang dilakukan oleh oknum-oknum dari ormas tertentu.
Satgas tersebut nantinya akan dibentuk dan dioperasionalkan di seluruh kabupaten dan kota di Bumi Tambun Bungai.
Salah satu pemicu pembentukan Satgas ini adalah penyegelan sepihak terhadap pabrik karet milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh sejumlah anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
GRIB Jaya menjadi sorotan publik setelah insiden tersebut. Organisasi ini dikenal sebagai ormas yang didirikan oleh tokoh nasional Hercules Rosario Marshal.
Dalam kasus penyegelan itu, Ketua GRIB Jaya Kalimantan Tengah berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah.
Menanggapi pertanyaan terkait keberadaan ormas-ormas bermasalah di Kalteng, Agustiar menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Ini sedang kami evaluasi. Kalau memang ada yang meresahkan masyarakat, akan kami tindak. Namun secara garis besar, saya tegaskan, tidak ada ormas yang berada di atas negara,” tegasnya lagi.
Terkait GRIB Jaya yang masih aktif di lapangan, gubernur kembali menegaskan akan bertindak tegas.
“Kalau ada yang bermasalah, pasti akan kami tindak. Walaupun itu mengatasnamakan GRIB, andai kata itu terjadi, pasti akan kami bubarkan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap dengan adanya Satgas Terpadu ini, gangguan dari ormas-ormas bermasalah dapat segera diminimalisir demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan dunia usaha di daerah.
(Sya’ban)
