PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menutup secara resmi Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II Tahun 2025.
Kegiatan ini telah berlangsung selama empat hari, sejak 23 hingga 26 Juni 2025, di Aula Sei Kapuas, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka, mewakili Gubernur Kalteng dalam menutup pelatihan itu.
Dalam sambutannya, Hamka menyebut bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata Pemprov dalam membentuk budaya kerja ASN yang lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
“Kita ingin setiap ASN menjadi agen perubahan dalam menciptakan kantor yang aman, sehat, dan nyaman. Ini bukan sekadar pelatihan formal, tetapi bagian dari perubahan cara berpikir,” tegas Hamka.
Menurutnya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan hanya tanggung jawab teknis bagian tertentu, tetapi harus melekat dalam setiap aktivitas kerja harian aparatur.
Pelatihan ini diikuti oleh total 80 peserta dari berbagai perangkat daerah, termasuk guru dari SMA, SMK, dan SLB di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Mereka dibekali dengan pengetahuan dasar hingga teknis tentang K3 perkantoran, mulai dari identifikasi risiko, prosedur evakuasi darurat, hingga penggunaan alat keselamatan kerja.
Materi disampaikan oleh instruktur profesional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Disnakertrans Kalteng, Damkar Kota Palangka Raya, dan Widyaiswara BPSDM Kalteng, melalui metode kombinatif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi.
Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab tantangan lingkungan kerja ASN masa kini yang menuntut tidak hanya kompetensi, tetapi juga kepedulian terhadap keselamatan diri dan orang lain.
“Pelatihan ini bagian dari investasi jangka panjang dalam membentuk SDM birokrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalteng, Sunarti, yang membuka pelatihan sebelumnya pada 23 Juni, menekankan bahwa budaya kerja yang sehat dan aman sangat penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.
“Pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dalam bekerja. Kinerja yang baik harus didukung lingkungan kerja yang sehat,” tutur Sunarti kala itu.
(Sya'ban)
