KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Selasa, 1 Juli 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha yang dihindari oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard, mewakili Bupati, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan dokumen RPJMD yang telah memuat arah pembangunan lima tahun ke depan. Namun, masing-masing fraksi juga memberikan catatan dan masukan strategis.
Juru bicara Darwinson Concon, Fraksi Partai Perindo menyatakan dukungan penuh terhadap RPJMD 2025–2029. Menurutnya, dokumen tersebut telah sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni “Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang Maju, Berkelanjutan, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri”.
Dimana kata dia, penyusunan RPJMD telah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan berada dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional
Sedangkan, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Dony Saputra menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya kondisi jalan Tewah–Tumbang Miri yang rusak berat.
“Kami dari Fraksi NasDem mempertanyakan atas ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengusulkan penerapan sistem reward and punishment bagi perangkat daerah terkait, kami meminta pemerintah mencabut izin perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU),”sebutnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Rusmila menyampaikan dukungan terhadap RPJMD, namun meminta penguatan terhadap program strategis “Tambun Bungai”.
Dimana,usulan tersebut mencakup penyediaan rumah layak huni, pemerataan tenaga kesehatan, pembangunan sarana olahraga, rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal, dan persiapan Kuala Kurun mengikuti program Adipura. M
“Kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan jalan Tewah–Tumbang Miri dan penguatan program kemitraan sawit melalui pola plasma,”sebutnya.
Kemudia, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Neni Yuliani mengapresiasi keterpaduan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dengan dokumen perencanaan tingkat nasional dan provinsi. Namun, Demokrat juga menyoroti keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam era otonomi yang semakin sempit.
“Kami meminta kepada perangkat daerah untuk lebih inovatif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” Harap nya.
Sedangkan, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Sahriah menegaskan bahwa RPJMD harus diimplementasikan secara nyata dan bukan sekadar menjadi dokumen formalitas.
Menurutnya, masyarakat menunggu realisasi dari program-program unggulan, khususnya “Tambun Bungai”, yang harus benar-benar dijalankan dan tidak hanya menjadi janji politik.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Charles Frengky menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati secara seksama enam tujuan strategis dalam RPJMD sebagaimana disampaikan Bupati, dan siap untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut bersama eksekutif. (ale)
