PALANGKA RAYA – Harapan masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendapatkan akses internet kini mulai terwujud.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) mencatat hingga 30 Juni 2025, sebanyak 202 perangkat internet berbasis Starlink telah aktif dan beroperasi di desa–desa yang sebelumnya masuk kategori blankspot.
Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yakni Huma Betang, yang menitikberatkan pada pemerataan akses informasi hingga ke wilayah terluar, tertinggal, dan terisolasi.
“Sejak awal kami berkomitmen agar tidak ada lagi desa di Kalimantan Tengah yang tertinggal dari arus informasi. Aktivasi 202 perangkat Starlink ini adalah tonggak penting dalam mendorong inklusi digital di wilayah pedalaman,” ujar Rangga saat memimpin rapat koordinasi bersama Diskominfo se-Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Selasa, 1 Juni 2025.
Dari total 376 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program ini, 202 telah terpasang dan aktif secara penuh. Sebanyak 18 perangkat lainnya masih dalam tahap aktivasi dan 149 unit dalam proses distribusi.
Pemerintah menargetkan seluruh perangkat dapat berfungsi penuh paling lambat pada minggu pertama Agustus 2025.
Pemasangan perangkat Starlink difokuskan pada desa–desa yang sebelumnya tidak memiliki jaringan internet sama sekali, yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota.
Teknologi Starlink dipilih karena mampu menghadirkan koneksi internet berbasis satelit yang tidak bergantung pada infrastruktur kabel atau menara BTS, sehingga cocok untuk kondisi geografis Kalteng yang sebagian besar berupa hutan dan sungai.
Menurut laporan sementara dari tim teknis, dampak pemasangan perangkat Starlink mulai terasa langsung oleh masyarakat.
Beberapa desa yang sebelumnya kesulitan komunikasi kini sudah dapat mengakses informasi daring, berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan, bahkan mengikuti pelatihan daring yang sebelumnya tidak memungkinkan.
“Salah satu kepala desa di wilayah Lamandau melaporkan bahwa perangkat Starlink di kantor desa langsung digunakan warga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan daring. Ini membuktikan bahwa internet bukan hanya soal komunikasi, tapi juga akses terhadap hak dasar warga,” jelas Rangga.
Meski begitu, proses distribusi tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah medan jalan yang sulit ditembus, minimnya kendaraan operasional, hingga keterbatasan SDM lokal untuk mengoperasikan perangkat.
Bahkan, terdapat kasus penolakan dari pihak desa karena belum memahami manfaat teknologi tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Diskominfosantik melakukan pendampingan dan pelatihan secara bertahap kepada operator lokal.
Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota agar desa penerima benar-benar siap menerima dan mengelola perangkat internet yang diberikan.
Rangga juga mengungkapkan bahwa penyediaan internet melalui Starlink ini dibagi dalam dua tahap.
Tahap pertama dilakukan dari Mei hingga Agustus 2025, dan tahap kedua dijadwalkan pada September hingga Desember 2025. Seluruh proses akan dimonitor dan dievaluasi secara menyeluruh pada 2026.
Program ini juga mendapat dukungan penuh melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan pengajuan tambahan 500 perangkat Starlink yang akan dialokasikan khusus untuk sekolah, puskesmas, balai desa, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Dengan keberhasilan pemasangan lebih dari 200 perangkat sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kalteng optimistis bahwa target menciptakan konektivitas digital yang inklusif dan merata dapat tercapai dalam waktu dekat.
Kehadiran internet di wilayah blankspot tidak hanya membuka akses terhadap informasi, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.
(Sya'ban)
