PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian dalam agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor peternakan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI mendorong Kalteng untuk mengambil peran lebih besar dalam program nasional swasembada protein hewani, dengan membuka peluang investasi besar-besaran untuk sapi indukan.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan resmi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan jajaran Ditjen PKH yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat pagi, 18 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa daerah perlu menjadi garda depan dalam mendatangkan investor karena tahun ini tidak ada anggaran APBN untuk pengadaan sapi.
Direktur Pakan Ditjen PKH, Tri Melasari, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian saat ini memfokuskan strategi jangka menengah pada pembukaan peluang investasi sapi indukan secara nasional, dengan target ambisius sebanyak 1 juta ekor masuk ke Indonesia hingga 2029.
“Kami memang tidak mengalokasikan anggaran pengadaan sapi di tahun ini, tapi justru diarahkan untuk menggerakkan sektor swasta dan investor. Kalimantan Tengah punya potensi besar, dan itu harus kita fasilitasi bersama,” jelas Tri.
Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih defisit cukup tinggi dalam hal penyediaan protein hewani.
Kekurangan daging sapi secara nasional mencapai 52 persen, sementara pasokan susu dalam negeri masih tertinggal hingga 79 persen dari kebutuhan.
“Ini bukan soal pasokan jangka pendek, tapi keberlanjutan. Kita ingin investasi ini fokus pada sapi indukan, bukan hanya penggemukan yang selesai dalam hitungan bulan,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah lebih dulu menyiapkan langkah-langkah pendahuluan.
Menurutnya, pembahasan soal rencana investasi ini bukan baru kali ini muncul.
“Kami di Kalteng sudah membahas ini cukup lama. Bahkan, beberapa kabupaten sudah dilakukan peninjauan lokasi. Sekarang tinggal realisasi dan kesiapan dari sisi investor,” ujar Sunarti.
Ia menambahkan, jika program ini berjalan, manfaatnya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga langsung dirasakan peternak lokal.
Selain membuka lapangan kerja, investasi sektor peternakan dinilai mampu menggerakkan aktivitas ekonomi hingga tingkat desa.
Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng, Andre Lesmana, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Mereka menyampaikan kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, khususnya dari sisi kesiapan lahan, regulasi, serta pembinaan sumber daya manusia di lapangan.
Dengan momentum ini, Kalteng dinilai memiliki peluang strategis untuk menjadi kawasan sentral peternakan di luar Pulau Jawa.
Pemerintah provinsi berharap kehadiran investasi besar seperti ini tidak hanya menjawab defisit nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan mandiri.
(Sya'ban)
