PALANGKA RAYA – Proyeksi APBD Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 merosot ke Rp7,1 triliun akibat pemangkasan dana tranfer ke daerah oleh pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, di tengah tekanan fiskal ini, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru menuai sorotan karena dinilai gagal menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD sampai saat ini kan hasil audit BPK tidak maksimal. Jadi harapan kita itu dievaluasi, kita berharap juga BUMD jadi penyumbang pendapatan daerah,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, Rabu 20 Agustus 2025.
Ia menegaskan, penurunan APBD tidak semata disebabkan melemahnya penerimaan daerah, melainkan ketergantungan pada transfer pusat.
“Sebenarnya penurunan APBD itu di DBH transfer pusat. Kalau pendapatan stabil aja. Jadi kita tidak bisa berharap di DBH. Ketika kita terlalu berharap pada DBH dituangkan di APBD ternyata tidak ditransfer maka itu akan terjadi defisit,” katanya.
Sayangnya, di tengah kondisi itu BUMD justru tidak mampu berkontribusi signifikan untuk pendapatan daerah.
“Belum, belum bisa. Maka kita akan evaluasi terus kebetulan itu mitra Komisi I,” ucapnya.
Lebih jauh, Purdiono menyoroti pola subsidi yang terus digelontorkan pemerintah daerah ke sejumlah BUMD. Menurutnya, tanpa perbaikan kinerja, langkah itu hanya menambah beban APBD.
“Nanti kita lihat, kita panggil, kita melihat apa sih permasalahan BUMD tidak bisa jadi penyumbang (PAD). Padahal mereka selalu disubsidi dari APBD. Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kami menyarankan kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta saja,” tegasnya.
DPRD memastikan akan memanggil jajaran BUMD dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membongkar akar persoalan tersebut.
“Nanti kita akan melakukan RDP apa masalahnya di BUMD. Agar kita mengetahui, agar kita tidak berspekulasi apapun,” kata Purdiono.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
