PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pola belanja Pemerintah Provinsi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dianggap tidak mendesak diminta dialihkan ke pembangunan infrastruktur dasar.
“Sedangkan dalam sisi belanja, Fraksi mengkritisi perlunya pengurangan kegiatan seremonial yang berbiaya besar dan tidak mendesak, atau perjalanan dinas yang tidak mendesak, dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur dasar yang benar-benar bermanfaat,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kalteng.
Gerindra menilai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi sungai akan berdampak langsung terhadap perbaikan distribusi barang, terutama ke wilayah pedalaman. Perbaikan akses itu diyakini bisa menekan ketimpangan harga antarwilayah.
Di sisi pendapatan, Fraksi juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber sah yang ada, termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak alat berat. Optimalisasi tersebut, menurut Gerindra, perlu dilakukan secara realistis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkelanjutan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 6 ayat (1), jenis-jenis pajak provinsi menjadi kewenangan yang harus dimaksimalkan.
“Namun Fraksi menegaskan agar jangan sampai upaya peningkatan pendapatan membebani masyarakat maupun dunia usaha,” ujar Endang.
(Syauqi)
