JAKARTA— Pada Kamis, 28 Agustus 2025, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang biasanya ramai dengan aktivitas legislatif, justru terasa sepi. Ribuan buruh dan mahasiswa memadati area di sekitar Gedung DPR/MPR RI, menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.
Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang menyebabkan akses terhambat dan sebagian besar pegawai DPR diimbau untuk bekerja dari rumah (WFH), Badan Legislasi (Baleg) DPR tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Yang mengejutkan, dari 92 anggota Baleg, hanya dua legislator yang hadir secara fisik, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung dari Fraksi NasDem dan Alimudin Kolatlena dari Fraksi Gerindra.
Latar Belakang: Demo Buruh dan Suasana Parlemen yang Sepi
Demonstrasi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 tidak hanya melibatkan buruh, tetapi juga mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Mereka memadati gerbang depan dan belakang kompleks parlemen, menyuarakan enam tuntutan utama, termasuk reformasi pajak perburuhan dan penolakan upah murah.
Aksi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan akses terbatas ke gedung DPR, sehingga Sekretariat Jenderal DPR mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2797/SEKJEN/08/2025 pada 27 Agustus 2025, yang mengimbau pegawai untuk bekerja dari rumah. Akibatnya, sebagian besar agenda rapat DPR dibatalkan, dan suasana di dalam gedung terpantau nyaris kosong.
Hanya satu rapat yang tetap berlangsung, yaitu RDPU Baleg DPR yang membahas RUU PPRT, dengan kehadiran fisik hanya dua anggota: Martin Manurung dan Alimudin Kolatlena.
Minimnya kehadiran anggota DPR ini mencuri perhatian publik. Martin Manurung, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa RDPU tidak memerlukan kuorum karena sifatnya hanya mengumpulkan masukan tanpa pengambilan keputusan.
Namun, fakta bahwa hanya dua dari 92 anggota Baleg yang hadir secara fisik menimbulkan pertanyaan: mengapa hanya segelintir legislator yang tetap menjalankan tugas di tengah situasi genting? Di antara dua nama tersebut, Alimudin Kolatlena menjadi sorotan karena dedikasinya hadir meski banyak koleganya memilih absen atau mengikuti rapat secara daring.
Sorotan pada Alimudin Kolatlena: Profil dan Dedikasi
Alimudin Kolatlena adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mewakili daerah pemilihan Maluku. Lahir di Seram Bagian Timur (SBT) Alimudin dikenal sebagai politisi yang berakar dari masyarakat lokal.
Sebelum terjun ke dunia politik nasional, ia memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan.
Karier politik Alimudin di Gerindra dimulai dari tingkat daerah, di mana ia dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan aspirasi masyarakat Bula SBT, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pada 2014, ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, bahkan menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra. Dengan kerja keras dan komitmennya, ia melangkah lebih jauh, menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Puncaknya, pada Pemilu Legislatif 2024, Alimudin menggantikan Hendrik Lewerissa yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku.
Sebagai anggota Baleg DPR, Alimudin terlibat dalam penyusunan berbagai rancangan undang-undang, termasuk RUU PPRT yang menjadi fokus rapat pada 28 Agustus 2025.
Karakter dan Prinsip
Alimudin Kolatlena dikenal sebagai legislator yang low-profile namun berdedikasi. Rekan-rekannya di DPR menggambarkannya sebagai sosok yang tekun dan jarang mencari perhatian media.
Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyuarakan pentingnya legislasi yang berpihak pada kelompok rentan, seperti pekerja rumah tangga dan masyarakat adat. Kehadirannya di rapat Baleg pada hari demonstrasi mencerminkan komitmennya terhadap tugas legislatif, meskipun situasi di luar gedung DPR tidak kondusif.
“Dia bukan tipe yang suka cari sensasi. Alimudin lebih memilih bekerja di belakang layar, tapi selalu hadir saat dibutuhkan,” ujar salah satu staf di Sekretariat Baleg yang enggan disebutkan namanya.
Dedikasinya terlihat dari kehadirannya di rapat RDPU, di mana ia bersama Martin Manurung mendengarkan masukan dari perwakilan perusahaan penyalur pekerja rumah tangga, seperti PT Cahaya Ibu Group, terkait RUU PPRT.
Kontribusi dalam RUU PPRT
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian besar dari publik, terutama karena pekerja rumah tangga di Indonesia sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Alimudin, sebagai anggota Baleg, telah terlibat dalam diskusi panjang terkait rancangan ini. Dalam rapat pada 28 Agustus, ia turut mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan penyalur tenaga kerja, untuk memastikan bahwa RUU ini dapat memberikan perlindungan maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.
Menurut Martin Manurung, Alimudin memberikan masukan yang konstruktif selama pembahasan, terutama terkait mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja rumah tangga.
Meski rapat berlangsung dengan kehadiran minim, Alimudin tetap aktif bertanya dan mencatat poin-poin penting dari narasumber, menunjukkan sikap profesional di tengah situasi yang tidak ideal.
Mengapa Hanya Dua Anggota yang Hadir?
Kehadiran hanya dua anggota DPR dalam rapat Baleg memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pihak menilai bahwa demonstrasi buruh yang masif, ditambah dengan imbauan WFH dari Sekretariat Jenderal DPR, menjadi alasan utama rendahnya tingkat kehadiran.
Martin Manurung menyebutkan bahwa beberapa anggota Baleg sebenarnya berencana hadir, tetapi terhambat karena tidak bisa masuk ke kompleks parlemen akibat kerumunan massa dan pengamanan ketat. “Ada beberapa tadi yang sudah di gerbang, enggak bisa masuk,” ujar Martin dalam wawancara di Senayan.
Namun, kehadiran Alimudin dan Martin menunjukkan bahwa masih ada legislator yang memprioritaskan tugas mereka meski dalam kondisi sulit. Situasi ini juga memicu diskusi publik tentang komitmen anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, terutama ketika agenda yang dibahas, seperti RUU PPRT, memiliki relevansi langsung dengan isu yang disuarakan demonstran, yaitu perlindungan pekerja.
Dampak dan Refleksi
Peristiwa ini mencerminkan dua sisi mata uang, di satu sisi, minimnya kehadiran anggota DPR memicu kritik terhadap komitmen legislator dalam menjalankan tugas di tengah tekanan eksternal. Di sisi lain, kehadiran Alimudin Kolatlena dan Martin Manurung menjadi bukti bahwa ada anggota DPR yang tetap berupaya menjalankan amanah rakyat, meski dalam situasi yang tidak ideal.
Rapat RDPU tersebut, meski sepi, tetap menghasilkan masukan penting untuk penyempurnaan RUU PPRT, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.
Bagi Alimudin Kolatlena, kehadirannya di rapat tersebut bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga cerminan dari prinsipnya sebagai wakil rakyat. “Saya datang karena ini tugas saya. Kalau kita tidak hadir untuk mendengar aspirasi, lalu bagaimana kita bisa membuat aturan yang baik untuk rakyat?” ujar Alimudin.
Penutup
Kisah dua anggota DPR yang tetap hadir di tengah demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025 menjadi cerminan kontras dalam dinamika kerja legislatif.
Alimudin Kolatlena, dengan latar belakang sederhana dan dedikasinya sebagai legislator, muncul sebagai sosok yang menonjol dalam peristiwa ini.
Kehadirannya tidak hanya menegaskan komitmen terhadap tugas legislasi, tetapi juga menunjukkan bahwa di tengah hiruk-pikuk politik dan tekanan sosial, masih ada wakil rakyat yang memilih untuk tetap bekerja demi kepentingan yang lebih besar.
RUU PPRT, yang menjadi fokus rapat tersebut, kini menjadi harapan baru bagi pekerja rumah tangga, dan Alimudin Kolatlena telah mencatatkan namanya sebagai salah satu yang turut memperjuangkannya di saat banyak yang absen.
(adista)
