PALANGKA RAYA – Merosotnya pendapatan dari sektor kehutanan dalam lima tahun terakhir menjadi alarm bagi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memperkuat sumber pendapatan daerah dari sektor lain.
Penurunan tajam terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang selama ini menjadi salah satu tumpuan.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2025, pendapatan DBH-DR yang diterima dari pemerintah pusat hanya sekitar Rp120 miliar.
Padahal sebelumnya, Kalteng rata-rata bisa mengantongi Rp200-250 miliar, bahkan sempat menembus Rp300-400 miliar per tahun.
“Sejak 2020, pendapatan terus menurun. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya permintaan kayu, baik untuk ekspor maupun kebutuhan antar daerah,” kata Agustan saat ditemui di Palangka Raya, Jumat (29/8/2026).
Ia menjelaskan, kayu kini semakin tersaingi oleh material alternatif yang lebih praktis dan murah.
“Produk berbahan kayu banyak tergantikan, contohnya plywood yang kini digantikan kalsiboard. Pergeseran pasar ini sangat memengaruhi industri kehutanan,” jelasnya.
Meski demikian, Agustan memastikan kegiatan di sektor kehutanan masih berjalan. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) tetap beroperasi, walau hasilnya tidak lagi sebesar sebelumnya.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi. Dengan begitu, Kalteng tidak lagi terlalu bergantung pada sektor kayu semata.
“Kalau hanya mengandalkan perkayuan, tentu rentan. Maka perlu ada solusi jangka panjang, salah satunya memperluas sumber pendapatan daerah di luar sektor kehutanan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
