PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo memastikan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah, yakni Kartu Huma Betang yang direncanakan bergulir pada 2026.
“Kita memang mengalami penurunan APBD 2025 Rp 10,2 triliun akibat efisiensi. Mungkin anggaran sekarang di angka hampir Rp 8 triliun,” kata Edy di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa, 16 September 2025.
Menurut Edy, pemerintah provinsi tetap ingin menjalankan program sesuai visi dan misi yang ada. Namun, situasi anggaran harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat melalui instruksi presiden, keputusan menteri dalam negeri, maupun arahan Kementerian Keuangan.
Edy menegaskan, program prioritas Gubernur Kalteng, termasuk Kartu Huma Betang, tetap berjalan.
“Program unggulan yang disampaikan Pak Gubernur tadi tidak terganggu. Kita pun sudah memetakan agar OPD dengan kondisi yang saat ini, harapannya di 2026 mereka juga bisa membiasakan diri,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan rutin yang dinilai bisa ditekan.
“Beberapa kegiatan yang rutinitas, yang seharusnya bisa kita potong, itu tidak dianggarkan lagi. Kemudian untuk kegiatan pertemuan di hotel sekarang tidak lagi,” kata Edy.
Saat ini, kata dia, anggaran Kartu Huma Betang sudah disiapkan dan mendapat dukungan penuh. Program ini akan mencakup berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Edy juga berharap pemerintah pusat konsisten menjaga dana transfer ke daerah (TKD) sesuai janji Menteri Keuangan.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Menkeu, tak memotong dana TKD, tidak ada lagi potongan dan pengembalian TKD. Berarti kita mulai bernapas,” ucapnya.
(Syauqi)
