PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sunarti, menekankan bahwa kemampuan aparatur pemerintah dalam menyusun rencana kontingensi (Renkon) merupakan kunci menghadapi situasi darurat.
Hak tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Penyusunan Renkon yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng secera blended learning, Rabu, 17 September 2025.
Menurutnya, dokumen itu bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran pelayanan publik.
“Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat. Rencana kontingensi harus bisa langsung diterapkan di lapangan, bukan hanya jadi arsip,” kata Sunarti.
Ia menjelaskan, Kalteng memiliki potensi risiko tinggi, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pelayanan publik akibat kondisi darurat tertentu. Tanpa rencana yang jelas, pemerintah akan kesulitan merespons secara cepat dan terukur.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap aparatur dapat menguasai teknik penyusunan rencana kontingensi yang aplikatif. Dengan begitu, kita lebih siap, lebih tangguh, dan lebih sigap menghadapi tantangan,” tambahnya.
Sunarti menegaskan, kesiapan birokrasi daerah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.
Apabila respons pemerintah lambat, kepercayaan publik bisa tergerus. Sebaliknya, bila ada panduan jelas melalui Renkon, tindakan pemerintah bisa lebih cepat, terarah, dan efisien.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, rencana kontingensi tidak bisa disusun hanya oleh satu instansi, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah daerah, lembaga teknis, hingga aparat penegak hukum.
“Dengan langkah yang searah dan kerja sama yang kuat, kita optimis Kalteng bisa lebih tangguh menghadapi krisis, sekaligus tetap menjaga pelayanan publik berjalan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
