JAKARTA— Di tengah hamparan laut biru yang membentang tak bertepi, Desa Benjina di Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kini menjadi saksi bisu sebuah perubahan.
Pada Kamis lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dengan dentuman gong sederhana namun penuh makna, meresmikan Teras Pelayanan Publik (TPP) pertama di wilayah terpencil ini.
Fasilitas ini bukan sekadar bangunan fisik, namun sebagai simbol harapan bagi ribuan warga yang selama ini bergulat dengan jarak, biaya, dan birokrasi yang memusingkan.
Alimudin Kolatlena sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mewakili daerah pemilihan Maluku, melihat peresmian ini sebagai momentum krusial.
“Ini bukan hanya soal gedung baru, tapi soal hati nurani pemerintah yang akhirnya mendengar jeritan masyarakat pinggiran,” ujar Kolatlena.
Lahir dan besar di tanah Maluku yang kaya akan rempah, Kolatlena yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (2014-2019) tahu betul betapa pelayanan publik yang lamban bisa menjadi penghalang utama bagi kesejahteraan.
Latar Belakang: Tantangan Geografis yang Tak Kenal Ampun
Kepulauan Aru, dengan luas wilayah 8.380 km² yang tersebar di lebih dari 90 pulau, adalah potret sempurna dari “Indonesia Timur yang Terlupakan”.
Jarak Benjina dari ibu kota provinsi Ambon mencapai ratusan mil laut, sering kali hanya bisa ditempuh dengan kapal nelayan yang goyah di bawah ombak ganas Selat Arafura.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku menunjukkan, tingkat kemiskinan di Aru mencapai 20,5% pada 2024, jauh di atas rata-rata nasional 9,36%. Akses terhadap layanan dasar seperti KTP, akta kelahiran, atau subsidi pupuk sering kali berujung pada perjalanan panjang yang memakan biaya hingga jutaan rupiah uang yang seharusnya untuk makan sehari-hari.
Gubernur Lewerissa, yang baru menjabat sejak awal 2025, tak henti-hentinya menekankan urgensi reformasi ini. “Pelayanan publik adalah hak fundamental setiap warga negara, dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya secara mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas,” tegasnya.
Ia mengakui, kondisi geografis Aru yang terpencil membuat pelayanan masih sarat tantangan, jarak, biaya transportasi, dan infrastruktur yang minim.
“Dengan TPP di Benjina, kita jawab kerinduan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih dekat dan manusiawi,” ujar Gubernur yang tekad untuk mengubah “wajah pelayanan publik dari yang berbelit-belit, lamban, dan sarat pungli, menjadi modern, bersih, efisien, dan ramah.”
Pandangan Kolatlena: Dari Parlemen ke Pinggiran Pulau
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, Kolatlena tak asing dengan isu ini. Ia pernah meletakkan batu pertama pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Leihitu pada Agustus 2025, sebuah inisiatif serupa yang menargetkan akses layanan keagamaan di daerah terpencil.
“Di Komisi VIII, kita sering bahas bagaimana undang-undang seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar kertas,” kata Kolatlena.
Kolatlena menyoroti bahwa TPP Benjina selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi birokrasi, yang juga ia dukung dalam pengelolaan APBN.
Lebih dari itu, Kolatlena melihat TPP ini sebagai kelanjutan dari dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Lewerissa di sektor lain, seperti ketahanan pangan. Pada Agustus 2025, ia secara terbuka menyatakan apresiasi atas gerakan pangan murah di Maluku, yang menurutnya “upaya nyata untuk kesejahteraan masyarakat”.
“Bayangkan, warga Benjina yang nelayan atau petani kecil kini tak perlu bolak-balik ke Dobo atau Ambon untuk urus dokumen. Ini hemat waktu, hemat biaya, dan hemat energi, yang bisa dipakai untuk produktivitas,” beber Kolatlena.
Kolatlena pun mendorong agar TPP dilengkapi dengan layanan digital, seperti aplikasi e-government, untuk mengatasi keterbatasan sinyal di Aru. “Kita harus manfaatkan teknologi, tapi tetap ramah bagi yang gaptek. Ini soal inklusivitas.” imbuh Kolatlena.
Dampak Jangka Panjang: Harapan Baru untuk Maluku
Peresmian TPP Benjina menandai 7 bulan kepemimpinan Lewerissa, yang penuh pesan haru bagi warga setempat.
Fasilitas ini, yang dikelola secara terpadu oleh kecamatan dan desa, diharapkan melayani 5.000 jiwa di Aru Tengah dalam tahun pertama. Tak hanya administrasi, TPP juga akan jadi pusat sosialisasi program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat dan bantuan UMKM.
(Adista)
30 Mei 2026
18:43
