SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menegaskan fraksi Gerindra siap mengawal dan mendukung program PT Agrinas Palma Nusantara di wilayah Kotim dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO).
Program Agrinas tersebut kata dia merupakan bagian dari kerja sama strategis nasional antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sehingga tidak bisa ditolak.
“Program ini tidak bisa serta-merta dihentikan karena sudah menjadi bagian dari kebijakan nasional, kita harus dukung itu karena ini outputnya untuk kepentingan kita semua,” ujar Juliansyah, Senin 6 Oktober 2025.
Menurut Juliansyah pola KSO yang kini dilaksanakan sangat tepat. Apalagi dalam pelaksanaannya sangat transparan, tinggal bagaimana persyaratan yang ada dipenuhi.
“Terkait Agrinas, kita saat ini menunggu siapa KSO yang akan mereka tunjuk. Kita akan dukung dan kawal agar pelaksanaannya di daerah berjalan sesuai harapan kita bersama,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Kotim itu.
Menurutnya, Agrinas memiliki peran strategis dalam penertiban kawasan hutan dan pengelolaan perkebunan yang telah digarap perusahaan di kawasan hutan.
Pelibatan koperasi lokal atau kelompok masyarakat sangat terbuka lebar, tinggal bagaimana kemampuan mereka baik secara finansial maupun manajemen SDM sehingga saat mendapat KSO bisa dilaksanakan dengan baik.
“Koperasi, kelompok tani, maupun masyarakat lokal yang merasa mampu bisa ikut berperan,” ungkapnya.
Juliansyah juga menyebut pihaknya telah menerima undangan untuk menghadiri rapat bersama dengan manajemen Agrinas guna membahas perkembangan program dan mekanisme kerja sama di tingkat daerah.
“Ini juga jadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung serta memahami bagaimana pola itu dilaksanakan,” katanya.
Menurutnya, semua pihak sebaiknya menunggu kejelasan resmi dari pemerintah dan manajemen Agrinas, karena dirinya yakin semua punya kesempatan yang sama
“Kita harapkan semua pihak bersabar. Proses ini masih berjalan dan akan dikawal oleh DPRD bersama pemerintah daerah agar hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi,” pungkas Juliansyah. (Nardi)
