KUALA KAPUAS – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dr. Tonun Irawaty Panjaitan, M.M., menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah.
Pernyataan itu disampaikan dr. Tonun usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Mitigasi Risiko Audit yang digelar di Aula Hotel Fovere, Kuala Kapuas, Minggu 5 Oktober 2025.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari aspek medis dan ketersediaan tenaga kesehatan, tetapi juga dari tata kelola administrasi serta keuangan yang tertib dan transparan.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kepada masyarakat. Dari sanalah kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tumbuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan sistem keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan primer. Dengan laporan keuangan yang tersusun baik, pengawasan menjadi lebih mudah dan efisiensi anggaran dapat tercapai.
dr. Tonun juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan utama pengelolaan keuangan di sektor kesehatan adalah risiko temuan audit akibat lemahnya pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, ia menilai kegiatan Bimtek menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas para bendahara dan pejabat pengelola keuangan di fasilitas layanan kesehatan.
“Dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan teknik mitigasi risiko audit, para pengelola keuangan BLUD dapat bekerja lebih percaya diri dan profesional. Ini bukan sekadar urusan laporan, tetapi menyangkut kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan auditor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap setiap unit layanan kesehatan di Kapuas mampu menerapkan prinsip good governance dalam setiap aspek pengelolaan dana publik. Transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi budaya kerja yang tertanam kuat di lingkungan Dinas Kesehatan maupun puskesmas.
Menutup arahannya, dr. Tonun menekankan bahwa tanggung jawab seorang pengelola keuangan BLUD tidak hanya berhenti pada administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ketika tata kelola keuangan berjalan baik, maka layanan kesehatan akan berjalan lancar, dan masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah,” tandasnya. (ds)
