PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden buka resmi Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang dilaksanakan di Aula Rahan Lt. II Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya, Selasa 14 Oktober 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi serta melindungi konsumen dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk jasa keuangan yang aman, legal, dan terlindungi dari praktik ilegal.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UPR, Wijanarka saat mewakili Rektor UPR berharap kegiatan ini bisa membuat mahasiswa lebih bisa memahami dan mengatur keuangannya.
Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz dalam sambutannya menyampaikan bahwa OJK memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen.
“Kegiatan BIK diisi dengan seminar tentang topik investasi pasar modal dan keuangan yang ditujukan oleh pelajar dan mahasiswa,” ucapnya.
Ini sesuai dengan situasi saat ini dimana banyak bermunculan tawaran investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang menjadi sebuah ancaman khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa.
“Selain itu juga memberikan kata-kata motivasi dari salah satu pengusaha dan investor ternama Warren Buffet kepada peserta yang hadir, The best investment you can make, is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn, yang artinya bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik adalah bagaimana kita bisa investasi pada diri kita sendiri dengan banyak belajar dengan banyak meningkatkan literasi,”tambahnya.
Sementara itu Herson B. Aden saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, kehadiran bapak dan ibu merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah, OJK, Lembaga Jasa Keuangan, dan Dunia Akademisi.
“Dengan mengusung tema, Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, tema ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dan nasional sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam ekosistem keuangan secara formal,”lanjutnya.
Berdasarkan data literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 diperoleh hasil bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46%, tingkat inklusi keuangan nasional telah menyentuh 80,51%.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun fakta bahwa tingkat literasi masih lebih rendah daripada inklusi menimbulkan kerentanan, terutama di era digital yang rawan terhadap kejahatan dan penipuan keuangan,” tuturnya.
Dalam rangka mendorong peningkatan baik literasi maupun inklusi keuangan di wilayah Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah senantiasa mendukung percepatan inklusi keuangan yang telah dijalankan oleh regulator, dengan menciptakan langkah-langkah konkret antara lain mendorong perluasan jaringan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil melalui kehadiran Agen Laku Pandai di tingkat desa dan kelurahan.
“Selain itu dengan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang diinisiasi OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Perguruan Tinggi. Serta adanya dukungan terhadap UMKM Inklusi Produk, akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan,” urainya.
Selain itu mendorong pemanfaatan digitalisasi produk dan layanan jasa keuangan, agar UMKM dapat memanfaatkan dompet digital, pembiayaan fintech yang legal, serta menjadi bagian dari ekosistem inklusif.
“Kami berharap literasi dan inklusi keuangan dapat dipercepat penyerapannya hingga ke seluruh lapisan masyarakat,” urainya.
Itu sejalan dengan tugas dan fungsi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen, kita harus bersinergi meningkatkan sistem keuangan yang aman, stabil, dan terpercaya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kanal pelaporan yang telah di sediakan oleh OJK.
“Melalui sinergi ini, upaya pencegahan penipuan, aktivitas keuangan ilegal, dan maraknya investasi bodong diharapkan dapat ditingkatkan,” ungkapnya. (yud)
17 Mei 2026
18:16
