PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti besarnya belanja pegawai dalam RAPBD Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dari sisi belanja daerah, struktur RAPBD 2026 mencatatkan total belanja sebesar Rp7,3 triliun lebih.
“Kami mencermati bahwa komponen Belanja Pegawai masih menempati porsi yang relatif besar dibandingkan Belanja Modal, yang proporsinya cenderung lebih rendah,” ujar Okki.
Kondisi tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur belanja daerah. Peningkatan kebutuhan belanja operasional berpotensi membatasi ruang fiskal bagi pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Oleh karenanya, Fraksi memandang penting agar Pemerintah Provinsi senantiasa melakukan pengendalian dan efisiensi belanja operasional, sekaligus memperkuat alokasi untuk belanja pembangunan yang memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (outcome oriented).
“Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp266 miliar lebih harus diarahkan pada program prioritas yang produktif dan bernilai tambah tinggi, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan,” kata Okki.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
