PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sepekan terakhir.
Antrean panjang kendaraan tampak di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat terganggunya distribusi dan berkurangnya pasokan BBM dari wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, mengungkapkan bahwa pasokan BBM dari Terminal Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan menuju sejumlah depo di Kalteng mengalami kendala. Akibatnya, suplai ke SPBU di beberapa kabupaten dan kota menjadi tersendat.
“Distribusi dari Tanah Bumbu ke depo-depo di Kalteng terkendala. Kondisi stok nasional juga sedang menurun, sehingga pengiriman ke beberapa daerah, termasuk Kalteng, ikut terpengaruh,” jelas Vent saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pasokan BBM ke wilayah Kalteng biasanya disalurkan melalui depo utama yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat.
Namun, karena pengiriman dari Kalimantan Selatan terlambat, ketersediaan BBM di depo-depo tersebut berkurang signifikan.
“Dampaknya terlihat jelas. Antrean panjang di SPBU terjadi di banyak tempat. Jenis pertalite dan pertamax paling sulit ditemukan saat ini,” ujarnya.
Menurut Vent, antrean paling parah terjadi di Kota Palangka Raya, terutama di SPBU di Jalan Tjilik Riwut, Rajawali, G. Obos, dan RTA Milono. Kondisi ini bahkan mulai mengganggu aktivitas warga serta pengiriman logistik di wilayah perkotaan.
Lebih lanjut, Vent menegaskan bahwa penanganan pasokan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM RI. Namun demikian, Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi percepatan distribusi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan apa penyebab utamanya. Informasi terakhir yang kami terima, memang ada pengurangan distribusi ke Kalteng,” tutur Vent.
Sementara itu, mengenai dugaan adanya penimbunan BBM, Vent menegaskan bahwa hal tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum.
“Tindakan hukum bukan wewenang kami. Jika ada indikasi pelanggaran, tentu aparat yang berwenang akan menanganinya,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, antrean kendaraan tampak mengular di sejumlah SPBU di Palangka Raya dan beberapa daerah lainnya. Banyak pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, terutama jenis pertalite.
Kondisi ini telah berlangsung hampir dua pekan terakhir dan diharapkan segera normal setelah distribusi dari Kalimantan Selatan kembali lancar.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
