SAMPIT – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam audiensi di Gedung DPR RI, Jumat 7 November 2025.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Fraksi PAN DPR RI, dihadiri enam anggota DPRD Kotim yaitu Ketua Komisi III Dadang H Syamsu yang juga dari Fraksi PAN, kemudian Wakil Ketua Komisi III Riskon Fabiansyah, anggota Marudin, Noor Aprilly, M Hafiz, dan M Ramadhana Rahman.
Dalam pertemuan tersebut, para legislator daerah memaparkan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kotim, meliputi sektor infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan dan ekonomi daerah.
Syauqie mengatakan, Fraksi PAN DPR RI bersama Komisi V telah menjalin komunikasi aktif dengan Gubernur Kalteng, DPD RI, dan Kementerian PUPR agar daerah-daerah di Kalteng, termasuk Kotim, memperoleh perhatian dan porsi dana APBN yang lebih besar.
“Kami di Komisi V terus mendorong agar pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah mendapat prioritas. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan DPRD Kotim menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan dalam pembahasan program lintas kementerian,” ujar Syauqie.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut antara lain kondisi jalan rusak di Kecamatan Seranau dan Pagatan, keterisolasian wilayah pedalaman, hingga fasilitas pelabuhan dan feri penyeberangan yang belum memenuhi standar keselamatan.
Syauqie menindaklanjuti kasus kecelakaan di jalur feri penyeberangan Seranau dengan segera menghubungi Kementerian Perhubungan Darat dan memerintahkan Balai Perhubungan Sungai dan Darat melakukan survei pengecekan lapangan.
“Ini persoalan keselamatan publik. Kami segera meminta Balai Perhubungan Sungai dan Darat turun langsung ke lapangan untuk memastikan standar keamanan pelabuhan dan kapal penyeberangan di Seranau,” tegasnya.
Syauqie akan mengawal pembangunan infrastruktur dan pelabuhan di Seranau dan Pagatan, serta mendorong status wilayah tersebut menjadi prioritas strategis nasional.
“Kami sudah tugaskan tim lapangan untuk melakukan survei ke lokasi pelabuhan penyeberangan Sampit–Mentaya Seberang serta mengecek drainase di Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi keluhan masyarakat,” tambahnya.
Selain infrastruktur perhubungan, DPRD Kotim juga menyoroti wacana Bandara H Asan Sampit yang membutuhkan perpanjangan landasan pacu agar mampu melayani pesawat berbadan besar namun belum juga terealisasikan. Syauqie berharap pemerintah daerah segera menuntaskan proses pembebasan lahan, agar pengembangan dapat dilanjutkan.
Dalam sektor ekonomi dan koperasi, aspirasi mengenai Koperasi Merah Putih yang masih kesulitan dalam memperoleh permodalan. Diharapkan dukungan kebijakan dan fasilitasi agar koperasi bisa beroperasi.
Tarif pelabuhan di Kotim lebih tinggi dibanding Banjarmasin, menyebabkan pelaku usaha lebih memilih pelabuhan lain. Perlu evaluasi tarif agar tidak menurunkan daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu, di sektor kesehatan dan pendidikan, Syauqie menerima laporan terkait kondisi rumah sakit pratama yang belum beroperasi maksimal karena keterbatasan anggaran.
Kemudian kurangnya rambu-rambu keselamatan di lingkungan sekolah yang berada di jalan nasional di poros Kalteng. Ini penting untuk memperkuat program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di titik rawan kecelakaan.
Ia menegaskan aspirasi dibidang kesehatan dan pendidikan akan dikonsultasikan dengan kementerian atau lembaga teknis terkait.
“Akan dilakukan pendataan dan pemetaan masalah infrastruktur dan layanan publik di wilayah Kotim sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
DPRD Kotim diminta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pembagian kewenangan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pentingnya inventarisasi permasalahan daerah oleh DPRD, untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan kewenangan kabupaten, provinsi, atau
nasional.
“Kami berkomitmen membantu melalui alokasi APBN jika isu termasuk dalam ranah
nasional,” ungkapnya.
Fraksi PAN DPR RI, lanjut Syauqie, telah menerima seluruh aspirasi DPRD Kotim dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas kementerian seperti PUPR, Kemenhub, dan Kemenkes.
“Komitmen kami adalah memastikan bahwa pembangunan di Kotim dan daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor transportasi, pesisir, dan fasilitas umum,” tutupnya. (Nardi)
