PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah bersiap melakukan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penurunan dana transfer pusat membuat sejumlah pos anggaran, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kemungkinan disesuaikan.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran mengatakan, langkah efisiensi tersebut perlu diambil agar program pembangunan yang menjadi prioritas daerah tetap berjalan.
“Sekarang ini TKD dan DBH berkurang cukup banyak. APBD kita tahun depan tinggal Rp 5,3 triliun dari sebelumnya Rp 10,2 triliun. Jadi memang harus ada penyesuaian, termasuk belanja pegawai,” ujar Agustiar Sabran di Palangka Raya, Rabu, 5 November 2025.
Menurut Agustiar, penyesuaian TPP ASN menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Ia menilai, anggaran yang dihemat dari pos tersebut bisa dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kalau (TPP ASN) berkurang, malah lebih bagus. Artinya, anggaran bisa kita geser untuk pembangunan yang lebih memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi Kalteng sejalan dengan imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah melakukan pencermatan terhadap besaran TPP ASN untuk Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam rapat koordinasi teknis di Jakarta, 30 Oktober 2025., menekankan bahwa persetujuan TPP ASN harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah wajib memastikan rasio belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total belanja daerah secara bertahap hingga 2027. Selain itu, daerah juga tidak boleh mengalami masalah likuiditas atau menjalani restrukturisasi pinjaman.
“TPP hanya boleh naik jika realisasi PAD meningkat, bukan dari dana transfer pusat seperti TKD,” ujar Maurits.
Meski menghadapi penurunan anggaran, Agustiar menegaskan bahwa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur dasar akan tetap dijalankan.
“Yang penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Kita kurangi di sisi administrasi, bukan di sektor yang langsung menyentuh rakyat,” kata Agustiar.
(Sya'ban)
