PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan dan kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data FPKMS atau Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Alat Berat, yang digelar di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin, 10 November 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyebut bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran vital bagi perekonomian daerah, namun perlu dikelola dengan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Tujuan akhirnya adalah memastikan usaha perkebunan berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Herson.
Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait realisasi kewajiban plasma 20 persen, program CSR, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, implementasi plasma merupakan bentuk nyata keadilan ekonomi yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan.
“Plasma 20 persen bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Masyarakat sekitar kebun harus mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dari keberadaan perusahaan sawit,” tegasnya.
Terkait Corporate Social Responsibility (CSR), Herson meminta perusahaan agar lebih fokus menjalankan program yang berdampak jangka panjang, bukan hanya bersifat seremonial.
Ia mencontohkan, program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi cara efektif memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Herson juga menekankan pentingnya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Ia menilai, pemberdayaan masyarakat setempat akan menciptakan hubungan yang harmonis dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah perkebunan.
“Kita ingin masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi di sektor ini. Karena itu, penyerapan tenaga kerja lokal harus terus diperluas,” ujarnya.
Herson menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan alat berat sesuai regulasi dan aspek lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan operasional perusahaan tetap bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.
“Konservasi lingkungan dan efisiensi produksi harus berjalan beriringan. Kita tidak boleh mengorbankan keberlanjutan demi keuntungan jangka pendek,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Herson mengajak seluruh perusahaan kelapa sawit di Kalteng untuk memperbarui komitmen dalam mewujudkan perkebunan berkeadilan. Ia menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus memantau perkembangan realisasi plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah evaluasi yang jujur dan konstruktif. Investasi di sektor sawit harus benar-benar membawa kesejahteraan merata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Pemprov Kalteng tahun 2021-2025, realisasi plasma baru mencapai 52,66 persendari target 100 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan capaian tersebut melalui penguatan koordinasi dan evaluasi bersama seluruh pihak terkait.
(Sya'ban)
