PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa Kalimantan Tengah perlu tampil sebagai daerah yang menunjukkan kepemimpinan dalam upaya penurunan emisi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja REDD+ Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis, 13 November 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang selama ini aktif berkolaborasi memperkuat kelembagaan REDD+ di Kalteng.
Ia menilai kerja bersama tersebut menjadi modal awal dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang tetap konsisten mendukung upaya penguatan REDD+. Komitmen ini merupakan kekuatan utama dalam memastikan pembangunan rendah karbon di daerah kita berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam agenda mitigasi perubahan iklim. Dengan lebih dari separuh wilayah berupa hutan dan ditambah keberadaan lahan gambut tropis terluas di Indonesia, setiap kebijakan pengelolaan lahan di provinsi ini akan memberi dampak signifikan terhadap kondisi iklim global.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan dan memulihkan area terdampak kerusakan sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis daerah.
Namun Herson tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Tekanan terhadap tutupan hutan, aktivitas deforestasi, degradasi lahan, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan disebutnya sebagai persoalan yang memerlukan respon cepat dan terencana.
Ia juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif.
Menurutnya, pendekatan REDD+ menawarkan jalan tengah yang memungkinkan daerah menekan emisi tanpa mengorbankan aspek kesejahteraan.
“REDD+ bukan hanya tentang penurunan emisi, tetapi bagaimana kita menempatkan hutan sebagai modal alam yang mampu memberi nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelas Herson.
Ia berharap forum koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat sinergi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Herson menegaskan bahwa dengan tata kelola yang lebih kuat, Kalteng dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun ekonomi hijau berbasis pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
“Pembangunan rendah karbon harus menjadi arah bersama. Kalimantan Tengah memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kepemimpinan itu,” pungkasnya.
(Sya'ban)
