PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tenaga Keeja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng), Farid Wajdi, mengungkapkan bahwa formulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2026 masih belum jelas. Pihaknya kini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang akan mengatur formula perhitungan upah minimum tersebut.
“Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari Kementrian Ketenagakerjaan RI tentang formulasi upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota tahun 2026,” ujar Farid, Kamis, 20 November 2025.
Ia menjelaskan, pertemuan terkait penganggaran dan penetapan UMP rencananya akan dilakukan minggu depan. Sebab, selama ini perhitungan upah minimum selalu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan PP yang spesifik untuk tahun 2026 tersebut belum terbit.
Menjawab pertanyaan apakah ada pertimbangan besar untuk kenaikan UMP ke depan, Farid menyebut bahwa kenaikan biasanya terjadi. Namun, besarannya tetap harus mengacu pada aturan yang akan diterbitkan.
“Biasanya ada kenaikan, tapi kita menunggu dulu. Kami tidak bisa mendahului peraturan tersebut, karena nanti setelah kita membaca peraturan pemerintah tentang upah minimum, baru kita bisa memberikan komentar atau tanggapan,” tegasnya.
Adapun pertimbangan penetapan UMP pada tahun sebelumnya, kata Farid, pasti memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data-data terkait faktor perhitungan tersebut akan diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Terkait tuntutan dari asosiasi buruh, Farid memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi.
“Kalau teman-teman serikat buruh Kalteng selama ini kami bersama-sama saling berbagi informasi. Jadi nanti kita akan bertemu, semoga semuanya nanti bisa membaca peraturan tersebut dan kita bersama-sama menetapkan hitungan UMP seperti apa,” tutupnya.
(Syauqi)
