PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sunarti, menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Sunarti menyampaikan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengelolaan aset yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan serta kerugian daerah.
Ia menilai, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan BMD akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sunarti juga menekankan bahwa pemanfaatan aset daerah harus dilakukan secara tepat guna dan profesional agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Optimalisasi pemanfaatan aset, lanjutnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai upaya pengamanan aset agar tidak terbengkalai atau disalahgunakan.
“Pengelolaan aset yang transparan dan bertanggung jawab akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Sunarti.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga, mengamankan, serta mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Sunarti berharap aparatur pengelola aset daerah semakin memahami pentingnya tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BMD di Kalimantan Tengah ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(Sya'ban)
