SAMPIT – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan takaran bahan bakar minyak (BBM), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 10 SPBU di wilayah Kota Sampit.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan adanya penyimpangan takaran BBM. Seluruh SPBU yang diperiksa dinyatakan masih memenuhi ketentuan dan berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan.
Kepala DKUKMPP Kotim, Muslih, mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan sekaligus tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian takaran BBM di SPBU.
“Pengawasan ini merupakan tugas rutin kami untuk memastikan hak konsumen terpenuhi. Khusus di SPBU, ada petugas tera yang memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang dibayar masyarakat,” kata Muslih, Kamis 12 November 2026.
Ia menjelaskan, pemeriksaan alat ukur di SPBU sebenarnya dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Namun, pengawasan bisa dilakukan di luar jadwal apabila terdapat laporan atau informasi yang mengarah pada dugaan pelanggaran.
Dalam sidak terbaru, petugas mengambil sampel dari 10 SPBU yang tersebar di kawasan utara hingga selatan Kota Sampit.
“Alhamdulillah, dari 10 SPBU yang kami periksa tidak ada temuan. Semuanya sesuai dengan ketentuan dan masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan,” ungkapnya.
Selain mengukur ketepatan volume BBM, petugas juga memperhatikan kondisi segel pada alat ukur. Menurut Muslih, segel tersebut menjadi salah satu indikator untuk memastikan alat ukur tidak mengalami perubahan yang berpotensi memengaruhi ketepatan takaran.
Ia menegaskan, kerusakan atau perubahan pada segel perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu keakuratan alat ukur. Namun, dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan persoalan pada segel maupun hasil pengukuran BBM.
Meski demikian, DKUKMPP Kotim tetap akan melanjutkan pengawasan. Pemeriksaan berikutnya direncanakan berlangsung pada Desember 2026, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada akhir tahun.
Pengawasan nantinya tidak hanya menyasar SPBU, tetapi juga pasar tradisional dan toko ritel. Petugas akan memeriksa ketepatan takaran serta masa kedaluwarsa produk yang dipasarkan kepada masyarakat.
“Kami akan melanjutkan pemeriksaan pada Desember, kemungkinan minggu kedua dan ketiga. Selain SPBU, kami juga akan melakukan pengawasan di pasar-pasar dan ritel, khususnya terkait produk kedaluwarsa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,” pungkasnya.
Melalui pengawasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen sekaligus mencegah praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat. (Nardi)
23 Oktober 2026
19:22
