PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan.
Pemerintah, menurutnya, wajib hadir memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama untuk bersekolah.
Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu, 28 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen menghapus stigma bahwa kemiskinan menjadi alasan seseorang tidak bisa mengenyam pendidikan.
“Enggak ada namanya orang tidak mampu tidak bisa bersekolah,” tegas Agustiar.
Ia menjelaskan bahwa untuk jenjang SMA dan sederajat, pemerintah provinsi memiliki kewenangan penuh sehingga program pendidikan gratis wajib dijalankan.
Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP, Pemprov Kalteng membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“SMA itu kewajiban provinsi. Untuk SD dan SMP nanti kita coba kolaborasi dengan kabupaten dan kota,” ujarnya.
Terkait pendidikan tinggi, Agustiar mengakui bahwa secara regulasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun, kondisi riil di lapangan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah afirmatif, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
“Sebetulnya kuliah gratis itu urusan kementerian. Tapi kalau kita tidak ambil langkah, saya yakin anak-anak kita tidak sekolah dan tidak kuliah. Data itu sudah kami lihat,” katanya.
Menurut Agustiar, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama pembangunan daerah. Tanpa pendidikan yang memadai, daerah akan sulit berkembang dan bersaing.
“Di mana suatu daerah atau negara, kalau SDM-nya kurang, bisa dipastikan daerah itu tidak berkembang. Tapi kalau SDM-nya bagus, pasti daerah itu maju,” pungkasnya.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
