PALANGKA RAYA – Garis politik PDI Perjuangan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipastikan tidak bergeser. Ketua Sementara Fraksi PDI-P DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa partainya tetap berdiri kokoh mendukung sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Langkah ini menurutnya merupakan instruksi resmi organisasi pasca dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai baru-baru ini. Ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus tetap dijaga melalui partisipasi aktif di bilik suara.
“Kami ini kan baru rakernas jadi resmilah sudah kalau PDI-P itu tetap konsisten dengan pemilihan langsung,” ujar Freddy, Kamis, 15 Januari 2026.
Menanggapi adanya wacana dari koalisi Prabowo yang menginginkan pengembalian mekanisme pemilihan melalui DPRD, Freddy menilai hal tersebut sebagai dinamika yang lumrah dalam politik legislasi. Menurutnya, perdebatan mengenai payung hukum Pilkada memang tengah menjadi sorotan di tingkat pusat.
“Itu kan masih dinamika karena kita menyimak pembahasan Ketua Komisi II DPR RI tadi malam ini kan masih biasalah berpolemik karena pada saatnya akan dibuatkan UU tentang anggaplah perubahan pelaksanaan Pilkada. Jadi hal-hal yang wajarlah kalau ada perbedaan-perbedaan,” imbuhnya.
Ia kembali mempertegas bahwa bagi PDI-P, mandat dari rakernas adalah harga mati untuk menjaga marwah demokrasi langsung.
“(PDIP konsisten dengan pemilihan langsung) iya sesuai rekomendasi rakernas pemilihan secara langsung tidak melewati DPRD,” pungkasnya.
(Syauqi)
