SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan di masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia, menyampaikan bahwa dampak dari naiknya harga BBM tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga merambat ke biaya distribusi barang hingga ongkos produksi.
Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan gejolak harga yang lebih luas di pasaran.
Ia pun meminta pihak terkait, khususnya Pertamina, agar meningkatkan pengawasan dalam penyaluran BBM, terutama untuk jenis subsidi. Langkah ini dinilai penting guna mencegah adanya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami minta distribusi BBM subsidi benar-benar diawasi ketat agar tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Hendra menambahkan, kenaikan harga BBM non subsidi akan memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pelosok yang sangat bergantung pada distribusi logistik.
“Dampaknya pasti terasa, terutama bagi masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota. Ini tentu memberatkan,” katanya.
Berdasarkan data dari Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, harga Pertamax Turbo kini berada di angka Rp19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.350 per liter. Sementara Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500 per liter, dan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp24.450 per liter dari sebelumnya sekitar Rp14.800 per liter.
Di sisi lain, harga BBM bersubsidi masih tetap. Pertalite dijual Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, dan Pertamax berada di angka Rp12.600 per liter.
Ia menjelaskan, kenaikan ongkos transportasi akibat penyesuaian harga BBM non subsidi berpotensi mendorong naiknya harga bahan pokok di pasaran.
“Kalau biaya distribusi naik, tentu akan berpengaruh pada harga barang, termasuk kebutuhan pokok. Pemerintah perlu menyiapkan langkah agar dampaknya bisa ditekan,” ucapnya.
Selain itu, sektor nelayan dan pertanian juga dinilai akan terdampak cukup besar, terutama di wilayah selatan Kotim yang sangat bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas operasional.
“Kenaikan ini berisiko menambah beban nelayan dan petani, karena BBM menjadi kebutuhan utama dalam pekerjaan mereka,” tambahnya.
Hendra juga mengungkapkan bahwa sebelum adanya kenaikan BBM, sejumlah komoditas di Kotim sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga, salah satunya bahan plastik yang meningkat hingga 100 hingga 150 persen dan berdampak pada pelaku UMKM.
Ia menilai, apabila tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga barang secara menyeluruh.
“Kalau tidak dikendalikan dari sekarang, ini bisa menimbulkan efek berantai terhadap harga barang di Kotim,” tegasnya. (nardi)
