PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan nasional yang masih mengalami kerusakan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Perhatian tersebut mencuat setelah warga Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, melakukan perbaikan jalan secara swadaya karena kondisi jalan yang dinilai membutuhkan penanganan.
Maryani mengatakan, perbaikan jalan nasional pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah dinilai perlu aktif membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di tingkat pusat agar penanganan ruas jalan yang rusak dapat dilakukan lebih cepat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat,” ucapnya, Selasa 2 Juni 2026.
Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perlu terus menjalin komunikasi intensif guna mendorong percepatan program perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah.
“Selain menunggu penanganan permanen dari pemerintah pusat, menilai langkah-langkah sementara juga perlu dilakukan, terutama pada titik-titik kerusakan ringan atau jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan,” tambahnya.
Penanganan sementara dapat menjadi solusi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sambil menunggu proses perbaikan permanen.
“Selain itu juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang beroperasi di daerah dan memanfaatkan jalan umum untuk aktivitas angkutan hasil tambang, perkebunan, maupun sektor lainnya dapat berpartisipasi membantu perbaikan pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan,” lanjutnya.
Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan agar kondisi jalan tetap terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.
“Tingginya mobilitas kendaraan bertonase besar di sejumlah ruas jalan turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi infrastruktur jalan. Karena itu, diperlukan perhatian bersama untuk menjaga kualitas jalan agar tetap layak digunakan,” tuturnya.
Kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan pengguna jalan. Oleh sebab itu, persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Yang terpenting adalah memperkuat koordinasi dan mengedepankan semangat kolaborasi. Dengan kerja sama yang baik, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan layak dapat lebih cepat terpenuhi,” ungkapnya. (yud)
30 Mei 2026
18:43
