PANGKALAN BUN – Sejak munculnya perkembangan IT sampai sekarang, berbagai pihak banyak diuntungkan juga banyak pula yang merasa dirugikan, misal roda pemerintah Provinsi dan Kota serta Kabupaten di seluruh Indonesia, melalui fenomena viral sering dipojokan dengan berbagai isu negatif, khususnya dalam kebijakan para pemimpin daerahnya.
Termasuk juga dialami Pemkab Kobar yang ujug-ujug muncul berbagai komentar isu negatif yang viral melalui Faceboock, Instagram atau TikTok dan media masa lainnya.
Hal tersebut di atas diungkapkan Bupati Kobar Hj.Nurhidayah dan Wabup Kobar Suyanto, pada acara silaturahmi dengan para awak media di RM Berkat Ibu, Jumat pagi 7 Juni 2026, dihadiri Kadis Kominfo Edy Junaedi dan Ketua PWI Kobar Syamsudin Danuri.
Terkait dengan berbagai isu negatif yang di viral melalui akun-akun tertentu, Bupati dan Wakil Bupati Kobar mengajak kepada media untuk memperbanyak berita yang menyejukan masysrat Kabupaten Kobar.
Dalam acara pertemuan dengan para awak media anggota PWI Kobar, Bupati dan Wabup Kobar sebelumnya secara bergantian dengan penuh keterbukaan telah mengungkapkan keberadaan roda pemerintahan Kobar yang telah berjalan setahun lebih.
“Ibu sejak menjabat pertama sebagai Bupati Kobar, sampai kedua kalinya sebagai Bupati Kobar yang sekarang didampingi Bapak Suyanto, sebagai Wakil Bupati Kobar selalu terbuka dengan berbagai pihak khususnya masyarakat dan para awak media,” kata Hj. Nurhidayah.
Diakui Bupati, munculnya berbagai isu melalui viral membuktikan bahwa suara demokrasi masyarakat Kobar semakin berkembang. Namun, menurut Bupati suara demokrasi tersebut jangan digunakan untuk memojokan atau memfitnah pemerintah.
“Silahkan masyarakat mengkritik berbagai kebijakan pemerintah daerah. Tapi kritikan itu sifatnya untuk memberi masukan membangun Kobar kearah yang lebih baik. Jangan mengkritik dengan tudingan negatif tanpa alasan dan bukti,” tegas Hj. Nurhidayah.
Bupati juga sangat merespon keluhan masyarakat yang datang mengadu, terkait anak tidak bisa sekolah.
“Ibu langsung ngontak kadesnya dan Kadis Dikbud, agar anak tersebut bisa sekolah. Dan mengenai seragam sekolah tahun ini, memprioritaskan dulu warga masyarat yang sangat kurang mampu,” papar Bupati. Dan banyak lagi bantuan langsung kepada masyarakat yang tidak diplubisasikan lewat media.
Sementara Wabup Kobar, Suyanto yang juga mantan wartawan “Antara”, mengomentari terkait berbagai isu negatif kebijakan Pemkab Kobar yang diviral melalui berbagai akun tertentu sebaiknya dikaji dulu apa subtansinya.
Menurut Suyanto, beberapa alasan kenapa perlu dikaji dulu sebelum viral, difacebook antara lain, kerusakan reputasi lebih cepat dari klarifikasi. Akibatnya, pejabat dan ASN yang nggak bersalah juga kena imbasnya.
Energi habis buat perang di kolom komentar. Padahal kalau dikaji dulu, lapor via aduan resmi, minta data, atau konfirmasi ke dinas terkait, masalah bisa lebih cepat ditangani daripada sekadar jadi bahan viral.
“Kalau Pemkab Kobar melalui dinas terkait ada kepincangan atau ketidakadilah dalam menerapkan kebijakannya, masyarakat berhak memberi masukan. Dan sebelum di share agar masukan dari masyarakat masuk akal, sebelumnya cross check atau hubungi dulu dinas terkait.
” Mengkritik pemkab itu wajar dan penting buat kontrol publik. Tapi kritik yang efektif, bukan kritik tanpa fakta,” tegas Wabup Suyanto. (man)
