KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rayaniatie Djangkan meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memberikan pelatihan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dijelaskannya, bahwa terkait keberadaan pegawai tidak tetap yang diberikan batas waktu sampai tanggal 28 November 2023 mendatang agar Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan PTT supaya dapat menjadi CPNS atau P3K.
“Salah satunya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan belajar ataupun pola pendampingan lainnya sehingga PTT yang ada memiliki kemampuan bersaing melalui Computer Assisted Test (CAT),” terang Rayaniatie Djangkan belum lama ini.
Lebih lanjut dirinyapun mengharapakan kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan kerjasama dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk dapat menampung tenaga kerja dari PTT.
Untuk diketahui bahwa, Pemerintah resmi mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang.
Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Dimana, surat tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK diundangkan pada 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. (ale).
