PALANGKA RAYA – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari berharap kepada pelaku usaha di Kota Palangka Raya, agar bisa membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) seminggu sebelum lebaran dan dibayarkan secara penuh.
“Saya tidak ingin melihat ada perusahaan yang membayarkan THR-nya setengah tunai setengah bingkisan hal itu sangat tidak benar sekali, karena hak karyawan akan THR seharusnya penuh” ujarnya, Minggu, 2 April 2023.
Legislator yang membidangi keuangan dan pemerintah ini mengungkapkan, THR adalah hak dari karyawan yang harus dipenuhi.
“Maka dari itu sangat penting dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Jika tidak, maka perusahaan tersebut bisa disanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya
Legislator asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini kembali menyampaikan agar pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Palangka Raya bisa memerhatikan hak-hak karyawan.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa selambat-lambatnya THR dibayarkan H – 7 (satu minggu) sebelum lebaran. Ini agar karyawan yang ingin mudik ataupun ingin merayakan hari raya, sudah bisa mulai melakukan persiapan-persiapan.
“Jangan lalai ya untuk pembayaran THR ini, dan pemberian THR-nya harus dalam bentuk uang ya karena kalo diberikan dalam bentuk parsel, melanggar Permenaker Nomor 6 Tahun 2016,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur dan jajaran untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.
