JAKARTA– Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke PT Parenggean Makmur Sejahtera (PT PMS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 6 April 2023.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang.
“Adapun biji bauksit yang nantinya akan dilarang untuk di jual ke luar negeri adalah termasuk biji bauksit yang sudah menjalani proses pencucian,” beber Mukhtarudin.
Diketahui PT Parenggean Makmur Sejahtera (PMS) adalah smelter bauksit yang sedang dalam proses pembangunan berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
“Smelter tersebut diharapkan dapat rampung pada Tahun 2024,” imbuh Mukhtarudin.
PT PMS juga memiliki izin usaha pertambangan bijih bauksit yang akan menjadi pasokan langsung ke smelter nantinya.
Untuk kebutuhan energinya, smelter bauksit PT PMS bekerja sama dengan PT PLN (Persero) yang akan menyuplai kebutuhan listrik industri.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang sebagai komitmen PLN untuk menyokong pasokan ketenagalistrikan ke PT PMS.
Khusus terkait Smelter bauksit, Mukhtarudin memandang bahwa secara umum progress pembangunan beberapa Smelter di indonesia masih jauh dari harapan, termasuk untuk Smelter PT PMS.
Disatu sisi, produksi pertambangan biji bauksit PT PMS termasuk untuk biji bauksit yang sudah ditambang menghadapi kendala ekspor bahkan
sebelum Juni Tahun 2023 ketika pelarangan ekspor diberlakukan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI bahkan telah membentuk Panja Bauksit pada Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 02 November 2022.
Panja Bauksit Komisi VII DPR RI dibentuk dalam rangka untuk memastikan kebijakan pelarangan ekspor bauksit. Sehingga diharapkan sektor pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Mukhtarudin pun berharap PT PMS
dapat menyampaikan informasi dan fakta terkini dari progress pembangunan Smelter termasuk masalah yang dihadapi pada produksi pertambangannya, termasuk jika ada masalah dengan pasokan listriknya.
Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Januari dan Februari lalu, Panja Bauksit Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kepulauan Riau di Smelter PT Bintan Alumina Indonesia dan Kalimantan Barat di Smeter PT Borneo Alumina Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Panja Bauksit menemukan fakta bahwa pasokan
biji bauksit ke smelter tersebut mengalami kendala dan berpotensi menyetop produksi.
Hal tersebut menjadi contoh bahwa ekosistem industri pengolahan mineral khususnya bauksit di Indonesia sebenarnya belum siap dalam menghadapi pelarangan ekspor mendatang.
Selanjutnya Panja Bauksit dan Komisi VII DPR RI akan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri ESDM RI dan Menteri Perindustrian RI perihal pelarangan ekspor bauksit yang akan segera diberlakukan pada pertengahan tahun ini.
(adista)
